Proses Bypass Mamminasata Baru 66 Persen

MAKASSAR, BKM — Pembangunan Bypass Mamminasata berjalan cukup lamban. Berdasarkan perencanaan awal, tahap 1 sepanjang 13 kilometer dikerjakan mulai 2015 hingga 2018 ini.
Namun, dengan sisa waktu tidak cukup sebulan lagi, target penyelesaian tidak bakal terwujud.
Kepala BBPJN XIII Makassar, Miftachul Munir menjelaskan, hingga kini progres pengerjaan baru mencapai 66 persen. Keterlambatan itu terkendal pada pembebasan lahan.
Karena persoalan itu, karena waktu pelaksanaan yang sudah habis, Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) XIII mengajukan permohonan perpanjangan waktu pengerjaan. Diharapkan bulan Desember ini sudah keluar penetapan dari Kementerian Keuangan.
Dia mengatakan pihaknya berharap ada perpanjangan program multiyears tersebut selama setahun. Terlebih tahun 2019 mendatang, sudah disiapkan anggaran sekitar Rp70 miliar.
“Kita lagi tunggu keputusan soal perpanjangan waktu ini. Akhir tahun ini juga sudah ada Rp20 miliar untuk pembebasan lahan, Pak Gubernur sudah ditandatangani Panlok (penetapan lokasi) tanggal 26 November,” katanya usai Upacara Hari Bakti PUPR di Taman Pakui, Senin (3/12).
Anggaran lahan ini, kata Miftachul untuk 100 lebih petak lahan. Dirinya minta Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional (TP2T BPN) segera memproses pembebasan lahan, sehingga bisa dibayarkan bulan ini.
Terkait kelanjutan Bypass Mamminasat tahap II (Poros Kariango-Jl Malino) dan tahap III (Jl Malino-Poros Galesong) sementara dalam kajian Kementerian PUPR. Sekedar diketahui tahap I Bypass Mamminasata dianggarkan Rp245,86 miliar.
“Kelanjutannya akan diusulkan skema pembiayan lain, apakah efebility payment atau skema tol. Apalagi sudah ada studi dari JICA tahun 2007 lalu, kita lagi uji kelayakan finansial dan ekonomi sebelum dijual ke investor,” jelasnya.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 02 Satker Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional XIII Makassar, Marlin Ramli menyebutkan dirinya meminta waktu 22o hari untuk menyelesaikan tahap 1 Bypass Mamminasata.
Terkait progres pengerjaan, Marlin menjelaskan sudah sudah 66 persen. Dengan lahan yang tersedia saat ini, kontraktor hanya bisa menyelesaikan sampai 80 persen, sementara sampai akhir tahun maksimal 68 persen.
“Kalau tidak ada lahan, tentu kita tak bisa bekerja. Sekarang saja dengan beberapa lahan yang sudah dibebaskan, hanya bisa menyelesaikan sampai 80 persen,” tambahnya.
Marlin mengungkapkan masih ada 11 hektar lahan yang belum dibebaskan, anggaran Rp20 miliar yang ada hanya bisa membebaskan 5 hektar. Itupun masih menggunakan hitungan tim paresial 2014 lalu.
Berdasarkan hasil konsultasi publik terakhir, banyak pemilik lahan meminta dilakukan pengukuran kembali. Termasuk soal penentuan harga baru, masih harus menunggu hasil dari tim apresial. (rhm)