MAKASSAR, BKM — Makassar sudah menjadi kota metropolitan. Sejumlah jalan yang menjadi urat nadi utama perhubungan di kota ini sangat padat. Kemacetan pun tidak bisa dihindari. Sudah butuh rekayasa jalan dan lalulintas untuk mengatasi kepadatan kendaraan.
Kementerian Perhubungan pun menawarkan sejumlah strategi dalam menghadapi kemacetan tersebut.
Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiadi menjelaskan, Menteri Perhubungan sudah menyampaikan kepada dirinya untuk menyampaikan masukan dan pemahaman agar beberapa kota melakukan manajemen rekayasa. Salah satunya, adalah Kota Makassar.
Menurutnya, manajemen rekayasa itu ada bermacam-macam. Seperti ganjil genap, run way, ada juga pembatasan kendaraan, tidak boleh parkir sembarang, dan masih banyak lagi.
Budi menilai, salah satu rekayasa yang bisa dilakukan adalah penerapan sistem ganjil genap terhadap mobil di jalan raya. Hal ini dikarenakan Makassar masuk ke dalam sepuluh besar kota macet di Indonesia.
Budi mengatakan, penerapan ini merupakan sistem yang pas dan cukup efektif. Luas ruas jalan di Kota Makassar sudah tak sebanding dengan jumlah kendaraan yang melintas setiap harinya. Termasuk di Jalan Pettarani yang semakin macet tiap harinya.
“Sama dengan Surabaya, Bandung dan Medan. Kita dorong agar segera memberlakukan hal ini, khususnya di Jalan Pettarani. Makassar harus segera memikirkan ini,” katanya.
Tak hanya itu, ganjil genap ini dinilai secara otomatis dapat menekan angka kerugian materi akibat kemacetan yang mencapai triliunan rupiah per tahunnya. Selain itu, sistem ini juga mampu mengurangi kadar CO2 (karbon dioksida) hingga 20 persen.
Budi berharap, Makassar maupun Sulsel tidak terlambat untuk menerapkan sistem ganjil genap ini. Bahkan, pihaknya bersedia untuk membantu Dishub Sulsel untuk menata transportasi yang ada di Sulsel. “Kemacetan ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Oleh karena itu, saya ingin membantu, kami siap” kata dia.
Kendati demikian, ganjil genap ini adalah kewenangan di setiap daerah masing-masing, apakah sudah siap atau belum untuk menerapkannya. Pihaknya hanya mengimbau agar penerapan sistem ganjil genap ini menjadi pertimbangan untuk masalah kemacetan di kota besar.
“Jadi kewenangan itu adalah kewenangan daerah. Tapi kami hanya ditugasi dari Kemenhub, untuk wajib untuk menyampaikan, mengimbau untuk mengatur soal pergerakan orang dan barang itu. Jangan sampai, nanti perkembangan kota ini terlambat,” tandasnya.
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIX Benny Nurdin menilai, sudah saatnya sistem ganjil genap diberlakukan. Uji coba cukup di Jalan Petta Rani. Apalagi, disana ada pengerjaan tol layang yang cukup mengganggu arus lalu lintas. “Misalkan diberlakukan di pagi atau sore hari. Jadwal padatnya kendaraan kan di jam begitu,” ujar Benny.
Kemenhub akan segera mengkonsultasikan hal ini dengan dinas Perhubungan Sulsel dan Pemkot. “Kita siap backup, cukup tiga bulan saja dulu,” tandasnya. (rhm)
