2018, Penduduk Miskin Sulsel Capai 792 Ribu

MAKASSAR, BKM– Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Sulsel menunjukan kondisi naik turun sejak 2013 hingga 2018. Fluktuasi ditunjukkan dengan kondisi penurunan di tahun genap dan kembali naik di tahun ganjil.
Pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin mencapai 863.220 jiwa atau 10,32 persen, lalu turun 9,54 persen (806 ribu jiwa). Kemudian kembali naik pada tahun 2015, menjadi 10,12 persen (854 ribu jiwa), kondisi itu terus tampak hingga 2018 dengan angka 9,06 persen (792 ribu jiwa).
Data kemiskinan di Sulsel dinilai belum akurat untuk menjadi acuan pemerintah menentukan kebijakan pengentasan kemiskinan. Badan Pusat Statisik (BPS) menunjukan angka fluktuatif tiap tahun.
Diperlukan kesadaran semua pihak untuk menjamin satu data akurat untuk kondisi kemiskinan di Sulsel. Dengan fakta itu pula, Pemprov Sulsel kembali menggelar rapat koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Sulsel dI Hotel Gammara, dengan tema Pemanfaatan Satu Data (Basis Data Terpadu) dalam Penanggulangan Kemiskinan.
Wakil Gubernur Sulsel yang juga Ketua TKPK Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mempertanyakan kondisi data tersebut. Sebab katanya, mesti ada basis data akurat untuk dapat membuat program tepat sasaran.
“Inikan saya tanya tadi kenapa bisa ada tahun genap selalu turun pada data BPS. Karena kita harus berbasis pada data BPS sehingga kebijakan bisa terarah, salah data salah kebijakan. Makanya harapan saya ini harus ada komunikasi terus agar dapat menjelaskan data secara gamblang dan ada rekomendasi kebijakan ke arah mana,” terang Sudirman ditemui usai membuka rakor kemarin.
Terlepas dari itu, sejumlah upaya dilakukan untuk terus mendorong cita-cita pemerintah (RPJMD) penentasan kemiskinan hingga angka 7,87 persen di tahun 2023. Sudirman mengakui berbagai intervensi kegiatan telah dilakukan untuk menuju angka tersebut, baik di tingkat pemerintah kabupaten/kota , provinsi hingga pusat.
Namun, sejauh ini bantuan penentasan kemiskinan itu dinilai belum maksimal sehingga persentase kemiskinan Sulsel terus berkutat di angka 10 persen hingga 9 persen. “Harus ada simultan progres dan kerjasama semua elemen kota, kabupaten, provinsi hingga pusat, dan programnya harus segaris,” kata Sudirman.
Pemprov sendiri kata Sudirman tengah menggenjot perbaikan pembangunan di desa, mulai dengan membuka akses jalan terisolir hingga pembenahan irigasi. Sebab desa sejauh ini menjadi kantong kemiskinan, khususnya didominasi kalanhan petani.
“Penyebab kemiskinan karena kurangnya lapangan pekerjaan, pendidikan, sehingga kita bangun dulu daerah terisolir, infrastruktur jalan, dan sistem irigasi karena di masyarakat miskin banyak di desa. Kita lebih banyak membuat program yang langsung ke masyarakat kecil,” jelasnya.
Selain itu, Sudirman mengatakan, pihaknya juga telah mengalokasikan bantuan daerah yanh cukup besar dibanding sebelumnya, yakni sebesar Rp300 miliar. Langkah itu untuk menunjang percepatan pembangunan di daerah.
Pada rakor kemarin, hadir pula Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos RI Said Mirza Pahlevi, Kepala Bidang Sosial BPS Sulsel Faharuddin, serta Tim Ahli Penyusun Dukumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Universitas Hasanuddin Prof Darmawan Salma, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulsel Jufri Rahman.
Ditemui seusai rakor, Jufri mengakui basis data kemiskinan di Sulsel, khsususnya di sejumlah kabupaten/kota belum update. Faktor itupula yang menyebabkan terjadinya fluktuasi dan lambannya penurunan angka pada data kemiskinan.
“Kenapa tidak banyak berubah meski sudah ada intervensi, ini terkait dengan data, kalau kabupaten-kota rajin meng-update data dari hasil intervensi kegiatan itu pasti jumlah orang miskin itu berkurang tiap tahun,” kata Jufri.
Katanya, persoalan itu disebabkan berbagai faktor, mulai kemampuan sumber daya manusia, sistem data daerah dan ketidak tahuan pemda. “Ini informasi kepala Pusdatin Kemensos, sebagai contoh di Sinjai, mereka mengatakan sudah updating data dan saat diperiksa belum banyak berubah,” kayanya. (rhm)