Gunakan Assessment Ganti Kepsek

PEMERINTAH Kota Makassar bekerjasama dengan Universitas Patria Artha telah menyelesaikan proses assessment menggunakan sistem neurosains untuk 368 kepala sekolah tingkat SD dan SMP.
Proses assesment itu menjadi rujukan bagi Wali kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto untuk menentukan kelayakan kepala sekolah dalam menduduki posisi strategis tersebut. Selama beberapa hari, kepala sekolah se Kota Makassar mengikuti assesment.
Hasil pemetaan pikiran tersebut menyimpulkan hanya 140 orang yang direkomendasikan layak menjadi kepala sekolah. Sisanya 90 orang kurang dapat dipertimbangkan dan 138 tidak dapat dipertimbangkan atau tak layak.
Wali kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan, hasil assesment ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahun. Karena itu, hal ini akan menjadi pertimbangan dalam pengangkatan kepala sekolah.
“Saya mau buat perwali (Peraturan Wali kota) untuk ini. Kepala daerah tidak boleh asal tunjuk pejabat, apalagi tipis kuping. Memutuskan promosi orang itu harus ada dasarnya,” kata Danny, usai menerima hasil assesmen di Kampus UPA, Rabu (12/12).
Danny bahkan menyebutkan hasil assessment bisa mendeteksi prilaku korupsi, curang dan malas. Dirinya berjanji akan melakukan mutasi kepala sekolah dan kepala puskesmas setelah proses mutasi besar-besaran tanggal 14 Desember mendatang. Assessment serupa kata Danny juga akan dilakukan kepada camat, sekretaris camat dan lurah.
“Selama ini kita hanya menduga-duga, dengan cara ini kita bisa mempertanggungjawabkan mutasi yang dilakukan,” jelasnya.
Rektor UPA, Bastian Lubis menambahkan proses assessment dilakukan selama empat hari, setiap kepala sekolah mengikuti instrumen 2 sampai 3 jam. Pihaknya melakukan penilaian menngunakan program software sehingga hasilnya langsung bisa diketahui.
“Program ini sudah terdaftar di HAKI dan BSN, sangat bagus apalagi untuk pencegahan korupsi. Semua kita ukur mulai integritas, logika berpikir dan intelektual. Hasilnya tidak ada yang komplain,” tambahnya.
Dirinya berharap assessment ini bisa diterapkan oleh kepala daerah untuk menentukan pejabat. Terutama untuk pemetaan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN).(nug/war/c)