Dewan Menerima Banyak Aduan saat Reses

MAKASSAR, BKM — Masa reses yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar tidak hanya menemukan persoalan infrastruktur. Tetapi masalah sosial juga banyak ditemukan di tengah-tengah masyarakat seperti, masalah Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan penerima Keluarga Harapan di Dinas Sosial (Dinsos) Makassar.
Inilah yang ditemukan anggota DPRD Makassar, Hasanuddin Leo di daerah pemilihannya. Saat kunjungan reses yang diakukannya, banyak masyarakat di dapilnya mengeluhkan kasus pendataan penerima program keluarga yang tidak tepat sasaran dan menyentuh langsung masyarakat. Masih banyak masyarakat kategori miskin tidak mendapatkan program itu.
Tidak tersentuhnya serta tidak tepat sasarannya dinilai karena tim pendampingan PKH di Dinsos Kota Makassar tidak melakukan update data dan tidak melibatkan para ketua RT-RW ketika turun. Akibatnya, tak sedikit orang atau masyarakat yang masuk kategori miskin sama sekali tidak tersentuh program.
“Ada masyarakat yang seharusnya menerima manfaat program keluarga sejahtera tapi tidak terdata oleh tim PKH. Karena tim PKH tidak bekerja dengan sebenar-benarnya. Jadi tidak tepat sasaran siapa yang diberikan ini,” sebut Hasanuddin Leo, Kamis (20/12).
Tidak hanya itu saja, verifikasi data juga tidak dilakukan tim tingkat kelurahan dan musyawarah sebagaimana itu perlu dilakukan. Walhasil banyak masyarakat yang miskin tidak menerima manfaat program ini. Olehnya itu diapun meminta kepada Dinsos Kota Makassar segera evaluasi secara menyeluruh petugas PKH terkhusus di Kecamatan Mariso.
“Dalam reses saya pasti mengundang dinas-dinas terkait khususnya dinsos. Waktu saya reses pihak dari dinsos ke saya mengaku sudah melakukan musyawarah namun pada saat bertanya langsunh ke warga dan lurah jawabannya itu tidak pernah dilakukan. Sangat disayangkan karena ini tim PKH terkesan tidak bekerja. Haris dievaluasi dan didata ulang,” tandasnya. (arf)