MAKASSAR, BKM– Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto kembali menegaskan jika pedagang kaki lima (PKL) yang berada di sejumlah lokasi sudah harus pindah dan masuk di Kawasan Kanre Rong, Karebosi, Kamis (10/1) hari ini.
Pedagang yang harus direlokasi ke Kanre Rong, yakni PKL yang berada di Jalan Andi Pangeran Pettarani, Kecamatan Rappocini sebanyak 153 PKL, sementara di Kecamatan Bontola tepatnya di Jalan Masjid Raya dan Jalan Sunu Sebanyak 47 PKL yang semuanya siap menempati Kanre Rong.
Hal berbeda dengan PKL yang berada di Samping dan depan Benteng Fort Rotterdam sebanyak 24 pedagang. Mereka menolak untuk dipindahkan di Kanre Rong.
Sementara untuk penjual peralatan dan hp bekas di Jalan Sutomo juga tak luput dari relokasi di Kanre Rong dengan membuat lapak baru.
Danny sapaan akrab wali kota mengatakan, memindahkan PKL masuk di Kanre Rong tidaklah mudah, butuh kerja yang ekstra keras.
Olehnya itu, dirinya sudah memerintahkan seluruh pimpinan wilayah utama camat agar terlibat langsung pada relokasi yang dilakukan besok (hari ini-red).
“Saya sudah perintahkan ke seluruh camat agar turun langsung, memberikan pengarahan utamanya pedagang yang tidak ingin masuk di Kanre Rong,” kata Danny, Rabu (9/1).
Danny menambahkan, PKL yang tidak ingin masuk tersebut pada dasarnya sebagian warga dari luar Kota Makassar. Sementara lapak Kanre Rong yang disiapkan sebanyak 310.
“Saya sudah perintahkan PU untuk kembali membangun lapak di Kanre Rong. Lokasinya dekat tempat jogginglapangan Karebosi yang berdampingan langsung Kanre Rong,” tandasnya.
Untuk pembongkaran lapak di wilayah PKL yang akan direlokasi hari ini, sambung Danny, pihaknya sudah menyiapkan peralatan. Untuk itu, begitu PKL direlokasi, PKL tersebut langsung masuk ke lapak Kanre Rong.
” PKL yang tidak ingin direlokasi kita akan berkomunikasi langsung, saya kira semuanya pada mau masuk tapi harus terlebih dahulu untuk terjun langsung,” tutupnya.
Sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mempertanyakan sikap dan keseriusan Pemerintah Kota Makassar terkait pengoperasian kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) Center atau Kanre Rong ri Karebosi, Jalan Kartini awal tahun ini.
Desakan untuk mengoperasikan dan memfungsikan PKL Center Kanre Rong ri Karebosi di 2019 agar tidak terkesan mubazir dan booth-booth rusak sebelum digunakan. Apalagi anggaran cukup banyak dikucurkan untuk pembenahan fasilitas dalam kawasan Kanre Rong ri Karebosi.
Ketua Komisi E Bidang Keuangan dan Ekonomi DPRD Kota Makassar HM Yunus mengatakan, janji dari wali kota mengoperasikan kawasan PKL Center harus bisa dibuktikan. Jangan terus terusan ditunda dan hingga akhirnya mubazir dan rusak sebelum difungsikan. Di tahun ini, kawasan itu harus dapat segera beroperasi.
“Janji pak wali dari tahun 2018 lalu ingin mengoperasikan kawasan PKL Center Kanre Rong ri Karebosi di awal-awal 2019. Nah ini sudah awal tahun baru, jadi harus mi benar-benar dibuktikan. Jangan cuma janji-janji saja,” sebut Yunus.
Sementara itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas untuk menyukseskan pengoperasian kawasan ini harus terbuka dan bekerja. Jika masih ada fasilitas atau penunjang belum siap, harus dibicarakan dan segera tuk diselesaikan. Sehingga kawasan PKL dapat dioperasikan awal tahun ini dan berfungsi dengan baik.
“Tidak mungkin mi tawwa pak wali semua, OPD ini yang harus bekerja. Karena pak wali cuma merancang, OPD pelaksananya. Dan pak wali harus jeli melihat jika ada OPD malas bisa itu dimutasi saja. Karena sudah pasti yang malas tidak mau sejalan dan produktif sesuai apa yang dirancang membangun kota menjadi lebih baik,” tambahnya. (nug/b)
