MAKASSAR, BKM — Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla menginstruksikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membantu perbaikan rumah masyarakat yang terdampak banjir. Namun, untuk menyalurkan bantuan, butuh akurasi data berapa banyak rumah warga yang mengalami kerusakan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel, Samsibar mengatakan, hingga saat ini, daerah masih sementara menghitung semua kerugian yang dialami.
Selain itu, pusat maupun provinsi tidak bisa mengucurkan bantuan jika kabupaten/kota yang terdampak bencana tidak mengeluarkan SK tanggap darurat di daerah masing-masing.
Hampir sepekan pasca banjir bandang yang melanda 12 kabupaten/kota di Sulsel, daerah memang belum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tanggap darurat. Padahal, SK itu menjadi acuan untuk menyalurkan bantuan.
“Ini kami sementara menunggu SK tanggap darurat dari daerah. Setelah SK kami terima, tentu Pak Gubernur pasti akan langsung menandatangani. Kami berharap hari ini (kemarin) sudah keluar,” ungkapnya.
Ketika ditanya kenapa SK tersebut lama ditetapkan kabupaten/kota, menurut Samsibar, daerah tentu tidak bisa tergesa-gesa mengeluarkan SK Tanggap Darurat tersebut. Karena butuh pengkajian melalui Biro Hukum masing-masing. Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah waktu yang ditetapkan daerah sebagai masa tanggal darurat.
Selain itu, kabupaten/kota juga harus merinci dengan jelas jenis kerusakan hingga jumlah kerugian yang dialami.
“Tapi sebagian memang sudah dalam proses,” kata Samsibar.
SK Tanggap Darurat ini nantinya juga jadi acuan bagi provinsi untuk menyalurkan dana tanggap darurat dari Pemprov Sulsel. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanjat Daerah (APBD) Sulsel tahun 2019, Pemprov Sulsel menganggarkan dana tanggap darurat sebesar Rp20 miliar.
Untuk lebih jelasnya, menindaklanjuti instruksi Wakil Presiden yang melakukan kunjungan kerja memantau kondisi di Sulsel pascabanjir, akan digelar rapat internal melibatkan berbagai stakeholder terkait. Mulai dari BPBD, Dinas Sosial, Dinas Tata Ruang dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian, Lingkungan Hidup hingga Dinas Kehutanan.
Lebih jauh Samsibar menginformasikan, data terakhir yang masuk ke BPBD Sulsel, total jumlah korban meninggal akibat banjir dan longsor sebanyak 68 jiwa.
Sementara itu, Kementerian Sosial RI secara maraton memberikan bantuan santunan kematian bagi korban bencana banjir yang terjadi di Jeneponto. Penyerahan bantuan diserahkan langsung oleh Dirjen Linjamsos Kemensos RI, Harry Hikmat, kepada para ahli waris, Senin (28/1) di Posko Induk Penanggulangan Bencana Kabupaten Jeneponto.
Menurut Harry, sejak terjadinya bencana yang melanda sejumlah kabupaten/kota di Sulsel, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, telah meminta Kementerian Sosial untuk memperhatikan kebutuhan mendesak masyarakat yang terdampak.
Salah satu instruksi JK adalah pemberian santunan kematian bagi ahli waris korban meninggal. “Dalam rapat kemarin, Bapak Wapres meminta untuk segera menyerahkan santunan bagi ahli waris yang keluarganya meninggal. Insha Allah seluruh korban meninggal yang sudah teridentifikasi ahli warisnya akan segera diserahkan bantuan,” jelasnya.
Untuk tahap awal ini, jumlah korban yang menerima bantuan santunan kematian sebanyak 14 orang. Di Jeneponto, sampai saat ini sudah ditemukan 69 korban meninggal. Seluruh ahli waris korban meninggal akan diberikan santunan kematian sebesar Rp15 juta untuk setiap korban.
“Bantuan diberikan untuk mengurangi beban dan memenuhi kebutuhan dasar. Bisa jadi untuk memperbaiki rumah yang terdampak banjir, dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi ahli waris,” jelas Harry.
Sementara, Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Pemerintah Pusat bagi korban bencana di wilayahnya.
“Tolong sampaikan, bahwa masyarakat Jeneponto sangat berterimakasih atas yang diberikan Bapak Presiden,” katanya.
Selain itu, Iksan juga menyampaikan apresiasinya kepada Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah yang telah memberi perhatian khusus bagi masyarakat Jeneponto. “Bapak Gubernur begitu tanggap dengan apa yang menimpa masyarakat kami di sini,” ungkapnya.
Sementara, Kepala Dinas Sosial, Ilham A Gazaling menyampaikan ucapan belasungkawa yang mendalam dari Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah kepada warga para ahli waris korban meninggal.
“Bapak Gubernur berharap, kita semua bisa diberi ketabahan dan kekuatan untuk bangkit kembali, bersama-sama membangun Jeneponto,” jelasnya.
Menurut Ilham, Gubernur Sulsel juga telah menginstruksikan agar OPD terkait bisa bersinergi untuk melakukan pemulihan di Jeneponto pasca terjadinya bencana banjir. “Semua aspek kehidupan masyarakat harus segera pulih,” kuncinya. (rhm)
