MAKASSAR, BKM–Gerbong mutasi pejabat kembali akan bergulir. Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto berjanji akan melakukan pelantikan pejabat eselon II yang telah melalui proses lelang. Rencana pelantikan akan dilakukan awal April mendatang.
“Belum bisa bulan ini, Awal April lah. Minggu pertama,” kata Danny sapaan akrab wali kota.
Namun sebelum itu, peserta lelang jabatan eselon II yang lolos tiga besar saat ini akan menjalani tes otak atau neurosains terlebih dahulu.
Tes otak atau neurosains kata Danny, merupakan tes wajib bagi aparatur sipil negara (ASN) yang akan menduduki jabatan tertentu di Pemerintah Kota Makassar.
“Neurosains kan sudah ada perwalinya, jadi mereka wajib jalani tes otak,” kata Danny.
Danny mengungkapkan, hasil tes neurosains itulah yang nantinya akan ia jadikan rujukan untuk memilih 1 dari 3 besar nama peserta lelang hasil seleksi panitia seleksi.
Sementara di awal April nanti, Danny hanya akan melantik pejabat eselon II saja yang mengikuti lelang. Sedangkan mutasi besar lainnya yang dulu pernah ia janjikan, direncanakan tetap akan dilakukan pada saat masa kampanye pemilu berakhir.
Rencananya, mutasi besar-besaran ini akan dilaksanakannya sekitar tanggal 22 atau 23 April 2019.
“Iya tetap akan ada mutasi itu. Tapi nanti setelah masa kampanye. Nanti kah orang nilai karena pengaruh politik, padahal bukan ji. Setelah tanggal 18. Jadi sekitar tanggal 22 atau 23,” jelasnya.
Rencana pelantikan dan mutasi yang akan dilakukan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mendapat dukungan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.
Wakil Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir mengaku mendukung semua rencana serta ide dari Wali Kota Makassar, termasuk dengan menggelar mutasi dan pelantikan. Dukungan yang diberikan kepada Danny, sapaan akrab Wali Kota Makassar menggelar mutasi dan pelantikan pejabat karena dinilai sudah melalui rencana yang matang dan tidak bertentangan dengan hukum.
“Sepenuhnya saya dukung semua rencana pak wali kota yang akan menggelar pelantikan dan mutasi pejabat di awal April. Tidak masalah, karena saya percaya. Semua ini pasti sudah melalui konsultasi sehingga tidak terjadi benturan dan melanggar hukum. Sangat baik, apalagikan memang ada banyak pejabat yang mesti dimutasi,” ucap Wahab, Selasa (26/3).
Bukan hanya pejabat yang duduk di kursi dinas, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya seperti camat juga harus dilakukan penyegaran. Bahkan sebaiknya di tingkat camat yang mesti fokuz dilakukan penyegaran.
“Kalau bisa ditingkat camat yang mesti difokuskan tuk dimutasi. Camat juga kan masuk SKPD dan ada banyak camat yang berkirnerja tidak memuaskan. Memang ini perlu penyegaran lagi,” tambahnya.
Sejauh ini aku Wahab, dirinya sama sekali tidak mau ikut mencampuri lebih dalam siapa saja yang berkinerja buruk dan tidak memuaskan. Semuanya dipercayakan Wali Kota Makassar yang sudah melakukan evaluasi kinerja bagi pejabatnya. (arf-nug/b)
