Kejati Usut Pengadaan Buku Perpustakaan

MAKASSAR, BKM — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel saat ini tengah melakukan pengusutan adanya dugaan korupsi pada pengadaan buku perpustakaan pada 25 Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Soppeng. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 dan 2018.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel Salahuddin, membenarkan adanya pengusutan kasus tersebut. Saat ini, kata dia, tim penyelidik telah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi.
“Sudah ada sejumlah saksi yang sudah diminta keterangannya. Termasuk beberapa pejebat di Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng,” ungkap Salahuddin, Rabu (24/4).
Dijelaskan Salahuddin, untuk mengusut dan menemukan adanya dugaan korupsi tersebut, tim penyelidik sudah melakukan pengecekan fisik di lapangan.
“Tim sudah turun ke lapangan melakukan pengecekan fisik. Namun belum ada hasil. Juga belum ada laporan perkembangannya,” tukas Salahuddin.
Saat ini, penyidik Kejati Sulsel tengah melakukan pemeriksaan saksi. Beberapa pihak telah diperiksa. Termasuk kepala Dinas Pendidikan dan beberapa kepala sekolah.
Kepala Bagian Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng Umar Nameng yang dihubungi untuk dikonfirmasi, kemarin enggan berkomentar terkait pengadaan buku perpustakaan yang terindikasi korupsi tersebut.
Sebelumnya, Pemkab Soppeng menganggarkan pengadaan buku perpustakan tahun 2017 senilai Rp2,25 miliar. Sementara pada tahun 2018 juga dianggarkan Rp1,1 miliar. Namun, pengadaan buku perpustakaan tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi pada pengadaaan buku tersebut.
Terpisah, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Rakyat (LSM Perak) Adiarsa MJ, meminta aparat penagak hukum serius menangani terkait dugaan korupsi pengadaan buku perpustakaan di SD di Soppeng.
Sebab, kata dia, indikasi korupsi pengadaan buku sudah sangat jelas mencoreng dunia pendidikan. Harusnya, buku bisa menambah ilmu para pelajar atau peserta didik, namun malah dikorupsi. (mat/rus)