Kemenkumham Terget Wilayah Zona Integritas

MAKASSAR, BKM– Dalam rangka HUT Lembaga Pemasyarakatan ke-55, Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulsel menargetkan program nasional khusunya zona integritas wilayah bebas korupsi, serta birokrasi bersih dan melayani.
Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sulsel, Priyadi, mengatakan dalam program zona integritas tersebut, pihaknya mengusulkan 6 UPT dan 21 UPD ke Kemenkumham.
“Khusus untuk upt lapas klas 1 Makassar, dan kanim klas 1 Makassar itu dijadikan program strategis nasional. Saya minta dukungan atas kepercayaan itu dan tentu perintah ini dengan segala konsekuensinya, jajaran pemasyarakatan di wilayah Sulsel harus mensukseskan dan melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya,”ujarnya, Sabtu (27/4). Usai melaksanakan upacara peringatan Hut Pemasyarakatan yang ke 55, di lapangan dalam Rutan Makassar.?
Selain itu, Priyadi mengaku lembaga pemasyarakatan di Sulsel masih perlu ditingkatkan, utamanya pada pelayanan publik. Ia mengatakan, ada berbagai indikator yang harus diselesaikan dan menjadi komponen penting untuk melakukan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
“Misalnya, kalau ada napi yang sakit atau meninggal, itu merupakan bagian dari indikator mikro yang harus kita selesaikan. Tetapi pelayanan publik berbasis HAM ini yang harus kita selesaikan, termasuk di dalamnya kesehatan, dan over kapasitas.
Meskipun beberapa lembaga pemasyarakatan di Sulsel mengalami over kapasitas, namun hal itu bukan menjadi satu-satunya kesalahan dari pemasyaratakan.
Menurutnya, yang terpenting adalah kerjasama antara polisi dan kejaksaan dalam mengambil langkah. Hal itu sangat penting, sebab jajaran pemasyarakatan hanya menjalankan fungsi sisa.
“Tetapi yang terpenting adalah kebijakan pembinaan yang harus di ubah, karena semuanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut pelanggaran adalah pidana penjara, dan ini harus kita lakukan,”pungkasnya. (jun)