DPRD Makassar Sorot Sektor Pajak

MAKASSAR, BKM–Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Makassar kembali menyoroti beberapa sektor pajak di Badan Pendapatan Daearah (Bapenda) Kota Makassar yang tidak memenuhi target.
Hal itu disampaikan dalam Paripurna keempat masa sidang ketiga tahun 2018/2019, Senin (8/9).
Menjawab sorotan dewan, Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb menyebutkan bahwa merosotnya pendapatan daerah saat ini dikarenakan lesunya perekonomian utamanya sektor properti.
Akibatnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang merupakan penyumbang PAD terbesar turut mengalami penurunan.
“Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), jika dibandingkan dengan tahun 2017 jumlah berkas yang keluar sebanyak 8 ribu dari140 transaksi, sedangankan jumlah transaksi tahun 2018 hanya mencapai 7 ribu dari 508 transaksi sehingga mengalami penurunan,” kata Iqbal di Kantor DPRD Kota Makassar.
Selain itu, kondisi perekonomian saat ini berimbas pada menurunnya pendapatan pada sektor pelayanan kesehatan, izin mendirikan bangunan (IMB), penyedotan tinja, pengajuan kendaraan bermotor, izin trayek dan reklame.
“Ekonomi saat ini melambat, khususnya makro sehingga kondisi ini berimbas pada pendapatan kita,” ucap Iqbal.
Sebelumnya Ketua DPRD Kota Makassar, Farouk M Betta menyesalkan kinerja Pemerintah Kota Makassar melalui Bapenda yang dinilai tidak maksimal.
Pasalnya, Pendapatan Asli Deerah (PAD) mengalami penurunan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
“Ada penurunan yang juga menjadi soal. Ini tiba-tiba kemudian turun, itu juga jadi masalah. Kenapa pendapatannya menurun dan menurunnya signifikan,” kata Farouk.
Farouk mendesak adanya penjelasan yang serius dari Bapenda Kota Makassar terkait kinerja sekaligus evaluasi mengapa pendapatan yang menurun.
“Jika pajak tidak tercapai, itu berarti Bapenda yang harus dievaluasi,” imbuhnya.
Pihaknya menyatakan para anggota dewan memiliki banyak catatan penting perihal laporan PAD yang menurun drastis.
“Jadi semua yang dianggap dalam kategori ada kekurangan, ada kelemahan, itu yang menjadi catatan besar bagi teman-teman untuk mempertanyakan ke pihak eksekutif,” ungkapnya.
Adapun pendapatan daerah tahun anggaran 2018, terdiri dari pendapata asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan sah.
Sementara target Rp3,89 triliun, realisasi Rp3,42 triliun atau capaian: 88,09 persen.
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2018, target Rp1,50 triliun, realisasi Rp1,18 triliun, capaian 78,85 persen.
Pajak Daerah, target Rp1,15 triliun, realisasi Rp942,55 miliar, capaian 81,54 persen. Retribusi Daerah,target Rp136, 43 miliar, realisasi Rp57,27 miliar, capaian 41,98 persen.(nug/war/c)