Terbebani Rp70 Miliar, Pemprov Pangkas Honorer

MAKASSAR, BKM– Ada berita tak menyenangkan bagi para pekerja honorer. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memastikan tak akan lagi melakukan pengangkatan tenaga kontrak atau honorer tahun depan. Bahkan sebaliknya, pemangkasan akan dilakukan mulai tahun ini.
Hasil pemetaan sementara yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD), terdata 23-25 ribu tenaga kontrak (outsourcing) di 56 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk menggaji mereka, pemprov mesti mengeluarkan anggaran lebih dari Rp70 miliar.
Kepala BKD Sulsel Muh Asri Sahrun Said mengatakan, proses evaluasi tengah dilakukan pihaknya terhadap jumlah outsourcing. Evaluasi dilakukan dengan melihat beban kerja dan jumlah tenaga kontrak di setiap OPD.
“Kita melihat seperti apa. Kita petakanlah. Kita lihat ada berapa banyak sih mereka, di mana saja bertugas, apa tugas masing-masing. Kita mau mempekerjakan orang yang jelas. Masak mau menggaji orang yang tidak jelas,” kata Asri di kantor BKD Sulsel, Selasa (27/8).
Setelah melakukan pemangkasan tenaga kontrak, Asri meminta, mulai tahun 2020 penerimaan pegawai hanya akan dilakukan melalui dua cara. Pertama, melalui Pegawai Pemerintah Perjanjian Kontrak (P3K). Kedua, lewat rekruitmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
“Kami rencana sisa P3K dan CPNS. Kalau adik-adik yang bekerja saat ini memungkinkan sesuai formasi yang ada, akan kita arahkan untuk P3K,” jelasnya.
Asri menyebutkan, jumlah tenaga kontrak terbanyak berasal dari guru honorer yang mengajar di SMA/SMK negeri.
Salah seorang tenaga hononer yang enggan disebut namanya dan sudah belasan tahun mengabdi, berharap kebijakan itu dijalankan secara obyektif nantinya. Jangan karena faktor kedekatan dengan pimpinan, mereka dipertahankan. Walaupun baru diangkat sebagai honorer.
“Kalau memang mau dipangkas, sebaiknya dilakukan seleksi agar bisa diketahui siapa yang punya kapasitas dan tidak. Pokoknya, pertimbangkan pengalaman yang dimiliki,” imbuhnya. (rhm/rus)