NA Larang Bappeda Pangkas Anggaran Rutin

MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah melarang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel untuk memotong anggaran rutin di semua instansi lingkup Pemprov Sulsel.
Kendati Pemprov Sulsel melakukan efisiensi dan rasionalisasi di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), namun anggaran rutin harus tetap utuh untuk berjalannya roda organisasi.
“Saya minta Bappeda, jangan sampai anggaran rutin kita dipotong sana-sini akhirnya organisasi kita tidak jalan, itu harus dulu tuh. Berapa kebutuhan kita anggaran rutin,” jelas mantan Bupati Bantaeng dua periode ini kemarin.
Lebih jauh dia menegaskan, untuk program yang dibiayai oleh APBD 2020,
OPD harus betul-betul merencanakan kegiatan berdasarkan kebutuhan. Bukan karena keinginan.
“Serapan anggaran kita selama ini rendah, itu diakibatkan apa coba? Karena kita membuat rencana sesuai keinginan bukan sesuai kebutuhan. Jadi saya minta perencanaan anggaran kita 2020 tidak lagi berasas sesuai keinginan tetapi sesuai kebutuhan,” tegasnya.
Meskipun efisien anggaran harus dilakukan demi meningkatkan belanja modal yang ada di masing-masing instansi sesuai kebutuhan program.
“Kedua adalah, kita efisiensi supaya kita bisa meningkatkan belanja modal kita. Jadi tidak lagi kita ambil dulu anggarannya baru kita pikirkan apa yang kita mau bikin, oleh karena itu saya kira rutinkan semua dulu yang penting itu udah terpenuhi baru anggaran ini mau kemana untuk apa ini goll apa ? Baru kita bagi anggaran ini siapa yang kira-kira memiliki sebuah program yang menjadi program utama kita,” jelasnya.
Gubernur Sulsel, menyampaikan juga agar seluruh OPD Pemprov Sulsel membangun sinergi antara seluruh elemen termasuk kepala dinas dengan sekertaris, kepala bidang dan seluruh unsur-unsurnya.
“Jadi yang tidak ada sinergi jangan harap akan dapat anggaran bukan berarti kita sudah kiamat karena kita masih ada di kementerian, karena masing-masing punya Kementerian bangun sinergi dengan DPRD, karena DPRD ini punya fraksi yang ada di DPR RI dan partai-partai ini punya menteri-menteri di kabinet,” tegas mantan Sekjen Apkasi Indonesia ini.
“Saya kira ini, supaya jangan hanya berpikir APBD kita bagaimana menghabiskan, bukan, apa yang mau dihasilkan nah tentu program efisiensi kita bukan berarti kita harus yang kita tadinya minum teh pakai gula, pakai susu, sekarang nggak boleh pakai susu bukan, ini harus tersedia karena menyangkut gizi kita, tetapi apa yang kita merencanakan suatu apa yang kita butuhkan iya sama ibu-ibu habis terima TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai) jangan pergi ke Mal,” pungkasnya. (rhm)