ASN yang Nongkrong di Warkop Bakal Dirazia

MAKASSAR, BKM — Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman memberi kode keras bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemprov Sulsel untuk tidak nongkrong di warkop saat jam kerja.
Ke depan, Pemprov Sulsel akan gencar melakukan penertiban untuk ASN ataupun honorer. Mereka yang kedapatan nongkrong di warung kopi akan ditindak tegas.
Andi Sudirman Sulaiman mengaku, menerima banyak aduan soal banyaknya ASN yang selalu lari ke warung kopi seusai apel pagi.
Larangan ini pun dia sampaikan di grup WA OPD. Dia meminta Satpol PP Sulsel untuk segera menertibkan ASN yang ke warkop, terutama saat jam kerja pegawai.
Dia juga meminta kepala OPD untuk bertanggung jawab atas seluruh anggrotanya. Semestinya semua berada di ruang kerja atau agenda yang berkaitan dengan dinas.
“Bukan warkop atau tempat-tempat tanpa kepentingan dinas. Masing-masing harus bertanggung jawab atas anggotanya,” tambahnya.
Aturan itu, kata dia dikeluarkan untuk menegakkan disiplin PNS. “Fungsi ASN kan abdi masyarakat dan abdi negara. Mereka pikir hanya abdi negara dan ada yang
mengira hanya digaji negara. Yang ngaji negara memang betul, tapi kan uangnya dari rakyat. Ini yang harus dipahami para ASN,” kata Sudirman.
Pemandangan itu dinilai mendapat penilaian negatif di mata masyarakat. Satpol PP diminta untuk menindak PNS yang kedapatan di warkop, kemudian diperintahkan untuk masuk kantor menjalankan tupoksinya masing-masing. “Pegawai harus disiplin. Kami ini kan dibayar oleh pajak rakyat. Kalau mereka
tidak bekerja dengan baik dan memberikan kontribusi bagi rakyat, ya harus ditertibkan,” tegasnya.
Kepala Satpol PP Mujiono mengatakan pihaknya sudah menyurat ke semua OPD sebagai imbauan. Berada di warung kerja pada jam kerja, kata dia tidak dibenarkan.
“Jadi tidak hanya ASN, honorer pun kami tertibkan jika kedapatan,” kata Muji, kemarin.
Untuk tindakan pertama yang dilakukan apabila mendapati ASN maupun honorer di warkop saat jam kerja, adalah melakukan pembinaan. “Setelah berulang kali akan
ada sanksi tegas. Tapi itu ranah BKD dan Sekda,” tambahnya. (rhm)