Pemprov Target PAD Naik 5,48 Persen

MAKASSAR, BKM — Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah sudah menyerahkan draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Nota Keuangan APBD tahun 2020 mendatang. Nilainya sebesar Rp10,46 triliun.
Besaran usulan tersebut bersumber dari berbagai komponen. Diantaranya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4,56 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp5, 82 triliun lebih, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp78 miliar lebih.
Di banding tahun sebelumnya, target perdapatan di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 5,48 persen.
Lebih jauh Nurdin mengatakan, terkait dengan target belanja daerah khususnya belanja tidak langsung, maka Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Sulsel merencanakan target belanja tidak langsung sebesar Rp 7,54 triliun.
Meliputi belanja pegawai sebesar Rp 3,36 triliun, belanja hibah sebesar Rp 1,64 triliun sebagian besar di peruntukan untuk dana belanja operasional sekolah.
“Sementara bantuan sosial sebesar Rp1,42 miliar, bagi hasil sebesar Rp1,81 triliun, sementara bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dan parpol sebesar Rp696 miliar, dan belanja tidak terduga sebesar Rp20 miliar,” ungkap Nurdin.
Nurdin menambahkan, meningkatnya komposisi belanja tidak langsung Pemprov Sulsel pada tahun 2020 dibanding APBD tahun-tahun sebelumnya disebabkan oleh peningkatan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota.
“Bantuan ke Pemerintah Kab/Kota pada tahun 2018 hanya sebesar Rp300miliar, sementara pada tahun 2019 meningkat menjadi Rp378 miliar dan 2020 bantuan keuangan ke daerah sebesar Rp500 miliar,” ungkap Nurdin.
Tahun mendatang, Provinsi Sulsel fokus pada pembangunan yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk pertumbuhan Sulawesi Selatan yang inklusif.
“Untuk mewujudkan apa yang menjadi target dalam dokumen perencanaan tersebut tentunya diperlukan sinergitas antara pusat dan pemerintah daerah termasuk pihak lainnya,” tutup Nurdin.
Untuk mendukung hal ini, Gubernur menekankan untuk setiap pemangku kebijakan bersinergi baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Termasuk pihak lainnya sebab kita ketahui bersama bahwa seiring dengan perkembangan yang kita rasakan saat ini, dibarengi pula oleh tuntutan kebutuhan pelayanan dalam berbagai sektor yang semakin kompleks dan membutuhkan sumber daya finansial,” terang Nurdin Abdullah.
Nurdin Abdullah melanjutkan, pembangunan SDM juga didukung dengan optimalisasi anggaran utamnaya pada sektor pendidikan. Dalam RAPBD 2020, belanja langsung untuk sektor pendidikan mencapai Rp3,15 triliun.
“Belanja langsung di sektor pendidikan ditargetkan sebesar Rp3, 15 triliun rupiah lebih, pada intinya selain mengakomodir mandatory spending,” sebut Nurdin Abdullah. (rhm)