MAKASSAR, BKM — Tiga organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sulsel, ternyata tak mampu menyerap anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019. Ketiga OPD tersebut yakni RSKD Pertiwi, Dinas Kesehatan dan (RSKD) Siti Fatimah.
Hal tersebut dibenarkan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Prof Rudy Jamaluddin.
Menurut Rudy, ketiga OPD tersebut tidak memenuhi persyaratan sehingga tidak tidak mendapatkan penyaluran anggaran pada tahap kedua.
OPD yang dimaksud diantaranya Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Siti Fatimah dengan Pagu anggaran Rp4 miliar.
“OPD ini belum ada nilai kontraknya sehingga tidak mendapatkan penyaluran tahap satu dan dua karena hingga batas waktu yang ditentukan tidak memenuhi persyaratan sehingga realisasi masih 0 persen,” ungkap Rudy.
Selain itu, lanjut dia, Dinas Kesehatan dengan pagu anggaran sebesar Rp119 juta lebih. Nilai kontrak Rp82 juta lebih. Penyaluran hanya sampai pada tahap 1 namun hingga saat ini realisasi masih 0 persen.
OPD ketiga adalah RSKD Pertiwi dengan Pagu Rp400 juta, nilai kontrak Rp313 juta lebih. Hanya mendapatkan penyaluran tahap pertama Karena realisasi baru mencapai 50 persen.
Prof Rudi menambahkan, karena tidak bisa melaksanakan programnya, dana tersebut terpaksa ditarik lagi ke pusat.
Secara umum, menurut lelaki yang saat ini menjabat Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel itu, kegiatan yang dibiayai melalui APBD provinsi yang dilaksanakan 57 badan/dinas/biro dengan jumlah dana Rp9,9 triliun lebih sampai pada triwulan III tahun anggaran 2019 ini, secara kumulatif realisasi mencapai 54, 46 persen atau Rp5,39 triliun. Sementara realisasi fisik 54,04 persen.
Masih rendahnya realisasi APBD hingga akhir triwulan 3 tahun 2019 ini disebabkan oleh beberapa OPD menjadwalkan pencairan kegiatan dalam aliran kas berada pada triwulan empat. Disamping itu, beberapa kegiatan yang bersifat fisik sementara dalam proses penyelesaian administrasi untuk pencairan.
“Tapi kami masih optimistis, diakhir tahun anggaran 2019 ini, anggaran yang ada bisa terserap dengan baik,” kata Prof Rudy, Senin (18/11).
Sementara pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana APBN yang disampaikan oleh kementerian/lembaga non-kementerian melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Sulsel dapat dilaporkan bahwa kegiatan APBN/PHLN dilaksanakan oleh 48 kementerian/lembaga non kementerian dengan jumlah dana sekitar Rp27,50 triliun lebih pada triwulan 3 tahun anggaran 2019 ini secara kumulatif rata-rata penyerapan anggaran mencapai 58, 35 persen atau Rp16,05 triliun.
Realisasi fisik mencapai 62,85 persen khusus terkait dengan kegiatan DAK fisik berdasarkan hasil identifikasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar, hasil update 19 Oktober 2019 terkait kesiapan Pemda dalam memenuhi persyaratan setiap tahapan penyaluran anggaran hingga akhir triwulan 3 tahun anggaran 2019.
Dilaporkan bahwa DAK fisik ini dikelola oleh 16 instansi dengan Pagu anggaran sebesar Rp355 miliar lebih dengan nilai kontrak Rp295 miliar lebih. Baru dapat penyaluran tahap kedua sebesar Rp79, 8 miliar dengan realisasi mencapai 69, 94 miliar lebih atau 8 7,65 persen terkait realisasi DAK fisik.
Sementara itu, Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah, sangat menyayangkan persoalan tersebut. Khususnya, bagi OPD yang tak mampu menyerap anggaran DAK, dia mengatakan hal itu akan menjadi catatan.
“Itulah kalau kegiatan yang direncanakan, bukan berdasarkan kebutuhan namun keinginan,” jelasnya.
Dia berharap ke depan, OPD lingkup Pemprov Sulsel bisa semakin bertanggung jawab dalam mengelola anggaran. Jangan sampai anggaran yang ada ujung-ujungnya menjadi Silpa. (rhm)
