Dewan Kritisi Draft KUA-PPAS

MAKASSAR, BKM — Rancangan draft Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2020 mulai dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.
Meski rapat pembahasannya sempat molor enam jam dari jadwal yang ditentukan pukul 10.00 WITA, rapat ini tetap digelar di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, Jalan AP Petta Rani, Senin (18/11) pada pukul 16.20 WITA.
Rapat perdana pembahasan KUA-PPAS APBD dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Makassar cukup alot. Utamanya setelah penjelasan umum TAPD Kota Makassar tentang rancangan KUA APBD 2020.
Di mana berdasarkan draft yang diusulkan, belanja daerah tahun anggaran 2020 diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp 174.082.984.000 atau 4,08 persen dari belanja daerah pada pokok tahun anggaran 2019 sebesar Rp 4.262.952.984.000. Sehingga jumlah total belanja daerah tahun 2020 sebesar Rp 4.088.870.000.000.
Adapun belanja tidak langsung di tahun anggaran 2020 diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 34,66 persen atau sebesar Rp 436.515.321.000. Sehingga belanja tidak langsung tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp 1.660.448.039.000 bila dibandingkan dengan pokok tahun anggaran 2019 sebesar Rp 1.223 932 718.000.
Untuk belanja langsung tahun anggaran 2020 diperkirakan mengalami penurunan sebesar Rp 610.598.305.000 atau 20,09 persen. Sehingga belanja langsung menjadi Rp 2.428.421.961.000 bila dibandingkan dengan pokok tahun anggaran 2019 sebesar Rp 3.039.020.266.000
Sementara itu, pendapatan daerah Kota Makassar ditarget menurun sebesar Rp 61.082.984.000 atau 1.49 persen. Target pendapatan Kota Makassar sebesar Rp 4.038.870.000.000, sementara target anggaran di tahun 2019 sebesar 4.099.952.984.000.
Dimana pendapatan daerah Kota Makassar tersebut terdiri dari tiga kelompok pendapatan yakni, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 diusulkan sebesar Rp 1.649.402.916.000 target PAD di pokok 2020 tidak mengalami perubahan, atau dalam hal ini sama dengan tahun 2019. Sementara untuk pendapatan yang berasal dari dana perimbangan mengalami penurunan sebesar Rp 57.922.199.000 atau 3.03 persen menjadi Rp 1.853.172.470.000.
Bila dibandingkan dengan tahun 2019, anggaran yang bersumber dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukaan pajak, dan alokasi umum dan dana alokasi khusus tersebut sebesar Rp 1.911.094.669.000.
Sementara pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp 537.013.706.000 dari Rp 539.455.399.000 atau bekurang sebesar Rp 2.441.693.000 atau 0.45 persen.
Disaat TAPD menarget pendapatan daerah menurun, tim penyusun anggaran tersebut justru lebih fokus untuk meningkatkan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung yang dikhususkan untuk pegawai mengalami peningkatan sebesar 35.66 persen atau sebesar Rp 436.515.321.000.
Sehingga total belanja tidak langsung di APBD Pokok 2020 menjadi Rp 1.660.448.039.000 (triliun) dari Rp1.223.932.718.000 di tahun 2019.
Rancangan yang diajukan mematik protes dari legislator DPRD Kota Makassar khususnya anggota Banggar. Abdi Asmar mempertanyakan rancangan belanja langsung yang jumlahnya menurun jadi Rp 174.082.984.000 (miliar) dari Rp 4.262.952.984.000 (triliun) menjadi Rp 4.088.870.000.000.
Hal itu menuai protes di kalangan legislator DPRD, khususnya anggota Banggar. Setelah melihat kebijakan perencanaan belanja daerah, Abdi Amara menyoroti belanja tidak langsung yang meningkat.
“Saya lihat pendapatan daerah ditarget menurun, belanja langsung menurun, sementara belanja tidak langsung justru meningkat. Ini ada apa,” tegas Abdi Asmara.
Ia pun menilai, bahwa APBD 2020 tidak berpihak kepada masyarakat, melainkan kepentingan pemerintah kota (Pemkot). Seharusnya, dalam kebijakan usulan anggaran porsi anggaran yang berkaitan langsung dengan masyarakat lebih banyak.
“Kita harus berpikir kesejahteraan rakyat, bukan pegawai. Dalam kebijakan anggaran seharusnya belanja langsung porsinya banyak, 70 persen ke masyarakat,” sebutnya. (arf)