Tiga Penyebab Konflik di PTS

MAKASSAR, BKM — Saat ini tercatat ada sekitar 4.500 perguruan tinggi swasta (PTS) yang beroperasi di Indonesia. Dari jumlah itu, sebanyak 206 dalam kondisi konflik atau bermasalah.
Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelanggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (BP-PTSI) Prof Dr Thomas Suyatno, menyebut ada tiga penyebab kampus swasta bermasalah. ”Pertama, konflik antar pembina yayasan. Pembina yayasan ini memiliki kekuasaan otoritas tertinggi dan tidak dimiliki pengurus dan pengawas yayasan.
Penyebab kedua adalah konflik antara pembina dan pengurus. Dalam praktik sehari-hari, para pengurus yayasan yang banyak berhubungan langsung dengan pimpinan perguruan tinggi.
”Faktor ketiga adalah konflik pengurus yayasan dengan rektor. Setiap terjadi konflik di kampus, maka yang jadi korban adalah perguruan tinggi,” ungkap Thomas Sutano saat menjadi narasumber pada Dialog Awal Tahun 2020 BP-PTSI Wilayah Sulsel yang dilaksanakan di Lantai 19 Graha Pena, Sabtu (18/1).
Di depan pimpinan yayasan dan PTS, pria kelahiran Klaten 1940 ini memberi solusi guna menghindari terjadinya konflik. Di antaranya, hadirkan suasana demokratis, suasana dialogis, serta senantiasa melakukan introspeksi diri.
Ketua Yayasan Pendidikan Atmajaya Makassar Lita Limpo, di tempat yang sama mengatakan, dialog ini sangat tepat karena memberi cukup banyak informasi terkait kebijakan dan regulasi baru pada dunia pendidikan tinggi.
”Informasi dan kebijakan baru itu secepatnya akan diakomodasi pihak yayasan agar tetap eksis pada perubahan yang sangat cepat ini,” tandas Lita.
Dialog kali ini mengusung tema; Mempersiapkan Program Transformasi PTS Menghadapi Perubahan Kebijakan Pendidikan Tinggi. Tampil selalu narasumber lainnya, Kepala LLDikti IX Sulawesi Prof Dr Jasruddin, dengan moderator Sekretaris Yayasan Wakaf UMI Makassar H Lambang Basri.
Hadir Sekretaris LLDikti IX Sulawesi Andi Lukman, Ketua AB-PTSI Sulsel Dr Muhamad Ridwan Arif, Ketua dan Sekretaris APTISI Wilayah IX-A Sulawesi Prof Dr H Ma’rif Hafidz, dan Dr Mulyadi Hamid. Juga ketua panitia pelaksana dr Wahyudi Hardi,MKes. (rls)