MAKASSAR, BKM — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulsel yang dipimpin HAM Nurdin Halid (NH), hampir pasti tidak akan menggelar musyawarah daerah (Musda) atau musyawarah daerah luar biasa (Musdalub).
Hal ini lantaran jadwal yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar terhadap seluruh provinsi untuk menggelar musda akan berakhir besok, Kamis (5/3).
Tak hanya itu, surat yang turun dari DPP Golkar, memberi mandat kepada NH selaku wakil ketua umum DPP Golkar sebagai salah satu tim yang mewakili DPP untuk menghadiri Musda Golkar Provinsi Sumatera Selatan. Surat mandat yang diteken oleh Ketua Umum Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk F Paulus bernomor SM-18/DPP/Golkar/III/2020 tertanggal 3 Maret.
Selain NH, Airlangga juga memberi mandat kepada Kahar Muzakir, Roem Kono, Ilham Permana, Bobby Adityo Rizaldi, Hanan A Rozak, Tarjo Ragil, Syafaat Perdana, Andi Maraida Umar, serta M Satu Pali.
NH yang dihubungi terkait pelaksanaan musda atau musdalub Golkar Sulsel, belum memberikan respon. Wakil Ketua Golkar Sulsel Muhammad Rizman Pasigai mengaku jika pihaknya belum mendapat petunjuk dari Ketua Umum DPP Golkar Airlangga. “Belum ada petunjuk dari DPP Partai Golkar. Golkar Sulsel siap melaksakaan kebijakan dari DPP,” ujar juru bicara Golkar Sulsel ini, Selasa (3/3).
Dedy Alamsyah Mannaroi dari Duta Politika Indonesia (DPI), melihat tidak digelarnya musda Golkar di Sulsel bisa jadi untuk menyelamatkan Golkar itu sendiri. “Saya pikir itu adalah hak kader untuk menyelamatkan kepentingan politik mereka. Dan itu wajar saja. Meski demikian, semua kembali kepada DPP Partai Golkar,” ujar Dedy Alamsyah.
Hal sama dilontarkan Dr Nurmal Idrus dari Nurany Strategic. Menurutnya, tentu ada mekanisme di Golkar. “Selama ini sulit ada pembangkangan di Partai Golkar, sebab risiko yang diterima DPD besar jika membangkang. Maka, menurut saya tentu DPP masih sangat menentukan. Mengapa kemudian belum ada musda di Sulsel, tentu itu menjadi wilayah DPP,” terangnya.
Status Quo
Pengamat politik dari Universitas Bososwa Makassar Dr Arief Wicaksono, menilai perintah DPP yang mengatakan bahwa semua plt ketua DPD I yang belum musda hendaknya menggelar musda, sepertinya dihiraukan oleh pengurus DPD1.
“Argumentatif memang, karena secara praktik organisasi, DPD I Golkar Sulsel telah melaksanakan musda tempo hari di Novotel dan secara aklamasi memilih Nurdin Halid sebagai ketua,” ujar Arief.
Problematiknya, musda yang dilaksanakan Golkar Sulsel dianggap tidak sesuai dengan perintah DPP, yaitu musda harus dilaksanakan setelah munas. Makanya, sebagian pihak bersikeras mengatakan bahwa DPD I Sulsel adalah pengecualian. Padahal perintah DPP juga jelas di sana bahwa tidak ada pengecualian.
“Apakah ini merupakan bentuk pembangkangan atau status quo, kita tidak pernah tahu motifnya. Selain itu, hal ini merupakan urusan internal Golkar Sulsel. Jadi kita kembalikan saja penilaian kepada publik dan internal Golkar Sulsel,” ucapnya.
Pengamat politik dari UIN Alauddin Makassar DR Firdaus Muhammad juga mengakui bahwa Partai Golkar tanpa musda menjadikan partai tersebut status quo. Tidak ada regenerasi, atau estafet kepemimpinan tidak berjalan. Padahal Golkar partai modern. “Golkar butuh energi baru untuk membenahi beberapa kekalahan belakangan ini,” jelas Firdaus.
Selama ini, kata dia, banyak pihak yang menginginkan digelarnya musda. Bahkan sejumlah nama calon ketua pengganti NH tetap menguat. Seperti Adnan Purichta, Rusdin Abdullah, Andi Fahsar Padjalangi, Taufan Pawe, Indah Putri Indriyani, Andi Ina Kartika Sari, Kadir Halid hingga Hoist Bachtiar.
Hoist Bachtiar yang dimintai tanggapannya mengaku bahwa Golkar Sulsel telah menggelar rapat baru-baru ini. “Sesuai rapat DPD I beberapa minggu lalu, sudah disampaikan oleh Ketua DPD I Pak NH bahwa beliau akan menemui ketum tentang hal tersebut,” ujar Hoist, kemarin.
Plt Ketua DPD II Golkar Gowa ini menejelaskan, kemungkinan ketua DPD I sudah bertemu dan membicarakan hal tersebut. “Entah apa hasil pertemuannya. Yang pasti adalah ketua DPD I sudah minta kesediaan ketum untuk hadir di Makassar tanggal 8 Maret. Dan ketua umum menyanggupi untuk hadir,” jelas Hoist.
Seperti diberitakan koran ini sebelumnya, DPP Partai Golkar menerbitkan surat edaran kepada seluruh DPD I Golkar se-Indonesia. Perintahnya diwajibkan menggelar Musda.
Perintah DPP Partai Golkar tersebut berdasarkan Anggaran Dasar pasal 40 ayat (2) huruf c, yang berbunyi ‘Musyawarah daerah provinsi selambat-lambatnya 3 bulan setelah munas’.
Munas Partai Golkar telah berlangsung Desember 2019 lalu. Pascamunas, pengurus DPP Golkar bergerak untuk memerintahkan DPD I Partai Golkar se-Indonesia untuk segera melaksanakan musda.
Surat bernomor SE-01/Golkar / 2020 tersebut, DPP Partai Golkar DPD provinsi partai Golkar se-Indonesia wajib melaksanakan musda provinsi selambat-lambatnya pada tanggal 5 Maret 2020. (rif)
