Warga Ngadu Kehilangan Mata Pencarian

MAKASSAR, BKM– Warga Kota Makassar mulai mengeluhkan kehilangan pekerjaan akibat dari dampak covid-19.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar kini gencar mengintruskikan pemerintah kota untuk segera membagikan paket sembako sebanyak 15.000 KK di 15 kecamatan.
Salah seorang Warga Kecamatan Mariso, Irma Hamid, melaporkan ke dewan jika sampai saat ini belum mendapat bantuan dari pemerintah. Bahkan keluarganya dan beberapa tetangganya juga sangat merasakan dampak dari wabah itu, dimana dirinya tidak bisa bekerja dan suami harus diberhenti bekerja.
“Saya sudah melaporkan ke dewan, karena saya dan warga disini kena dampak virus ini. Saya dan suami sudah tidak kerja. Apa saya mau makan, mau bayar kontrakan susahnya minta ampun. Katanya mau dibagikan sembako mana?. Sampai sekarang tidak ada kabar beritanya. Mau teriak lapar mau teriak sama siapa adakah orang-orang kayak kalian (pejabat dan pemerintah) mau mendengar keluh kesah kami ini,” ungkapnya, Selasa (7/4).
Menyikapi hal itu, anggota DPRD Makassar, Yeni Rahman, yang menerima aduan tersebut mengatakan, teriakan dan suara warga saat ini adalah aib bagi pemerintah kota.
“Kita ini mendengar itu tidak sanggup mau bilang apa. Makanya kita rapatkan kita beri rekomendasi. Kami lakukan revisi dari awal data yg diberikan dinsos akan memberikan 10.000 KK berubah menjadi 15.000 KK. Melihat kebutuhan masyarakat yang begitu besar akan dampak covid-19 ini menjadi tanggung jawab besar pemerintah,” tegasnya.
Dengan asumsi, tambah legisaltor Fraksi PKS ini, jika dibagi 1.000 paket/KK untuk 4.961 RT maka jatah yang akan didapat per RT hanya kurang lebih 2 KK/RT. Sehingga dewan mengusulkan minimal 15 KK/RT dengan asumsi yang mendapat PKH dan rastra tidak bOleh mendapat sembako, sehingga warga masyarakat yang lain bisa mendapat kan haknya.”Jatah 15 KK/RT diasumsikan akan terjadi subsisdi silang sekiranya warga di satu RT tidak layak dapat sembako sehingga bisa diberikan jatah pada RT yang memiliki warga yg lebih berhak,” ujarnya.
Selain itu dewan juga mengimbau dinsos harus berhati-hati dalam pendataan dan pendistribusiannya agar tidak menimbulkan masalah baru. “Masyarakat tidak butuh dikasihani. Tapi kondisi sekarang yang mewajibkan mereka tinggal di rumah, sementara penghidupan mereka ada di luar rumah. Maka kewajiban pemerintahlah mengambil peran untuk sementara menghidupi keluarga mereka dan akan menjad sejarah yang kelam sekiranya banyak masyarakat yang kelaparan akibat dampak covid 19 ini,” jelasnya.(ita)