Dewan Terima Keluhan Warga Soal Sembako

MAKASSAR, BKM– Anggota Dewan Perwakian Rakyat Daerah Kota Makassar mulai mengeluh akibat banyaknya pertanyaan dari warga terkait penyaluran bantuan sembilan bahan pokok (sembako) yang dinilai tidak merata. Dewan bahkan menjadi sasaran dari warga yang terkena penerapan pembatasan sosial berskala kecil (PSBK).
Ketua Komisi C DPRD Makassar, Abdi Asmara, mengatakan, sampai saat ini bantuan sembako yang disalurkan oleh pemkot belum merata, karena masih ada warga terdampak belum mendapatkan pembagian. Sehingga ada juga warga berdatangan menagih bantuan ke dewan.
“Pemkot Makassar sampai saat ini hanya sekadar mengeluarkan imbauan kepada warga tanpa berani bertindak tegas. Kami sebagai wakil rakyat kasihan sekali kalau sudah di SMS, sudah di WA (WhatsApp) sama masyarakat, capek kita rapat terus kalau tidak ada pergerakan dari pemerintah kota,” ungkapnya, Rabu (15/4).
Begitupun yang dikatakan Ketua Komisi D DPRD Makassar, Wahab Tahir. Ia mengungkapkan bahwa pemkot dinilai kurang sosialisasi dan koordinasi terkait penerapan pembatasan sosial berskala kecil (PSBK). Selama berlangsungnya pandemi covid-19 masih banyak yang mengeluhkan peraturan PSBK ataupun PSBB tersebut tanpa memberikan edukasi ke masyarakat.
“Seharusnya camat, lurah sampai RT/RW memaksimalkan sosialisasi di warganya mengenai penerapan PSBB, semata-mata untuk memutus mata rantai wabah ini,” tuturnya
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Nasdem Makassar, Ari Azhari Ilham, juga meminta pemerintah kota segera menyalurkan bantuan sembako untuk warga yang terkena dampak dari Wabah covid-19. “Jangan wargadisuruh tinggal di rumah tapi tidak diberikan bantuan, jadi serba salah warga kita. Keluar rumah bahaya corona, disuruh tinggal tapi kelaparan,” bebernya.
Dari hasil keputusan dewan dan pemerintah kota pertanggal 21 April, Dinas Sosial Kota Makassar akan menyalurkan sembako secara bertahap di 15 kecamatan. (ita)