MAKASSAR, BKM– Pembagian bantuan bahan pokok di masyarakat yang terdampak corona atau pandemi Covid-19 sudah mulai dijalankan Pemerintah Kota Makassar. Namun saja masih banyak masyarakat yang belum nyata merasakan bantuan itu.
Pembagian sembako untuk masyarakat miskin dan yang terdampak covid-19 tidak sepenuhnya menerima. Masih banyak keluhan yang masuk. Seperti halnya yang disampaikan Ketua Asosiasi Usaha Hiburan Malam (AUHM), Zulkarnaen Alinaru.
Zul, panggilan akrabnya mengatakan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sudah diberlakukan khususnya di Kota Makassar. PSBB berlaku selama 14 hari, dimulai 24 April hingga 7 Mei 2020. Dan untuk membantu langkah pemerintah memutus rantai penyebaran covid-19, para pekerja THM pun diliburkan.
Kata Zul, jumlah pegawai yang diliburkan tidak sedikit. Sebanyak 5.448 orang karyawan dari berbagai tempat usaha hiburan diliburkan sejak 23 Maret. Akan tetapi, nasib mereka tidak diperhatikan oleh pemerintah kota melalui Dinas Sosial Makassar. Karyawan THM sampai saat ini tidak mendapatkan perhatian dan bantuan (sembako).
“Kami menilai Pemkot Makassar selama ini melupakan nasib sekitar lima ribu orang karyawan usaha-usaha hiburan yang telah dirumahkan sejak sebulan lalu, tepatnya mulai pada 23 Maret 2020. Mereka telah mengajukan permohonan bantuan ke Dinas Sosial Makassar tapi sampai saat ini mereka belum juga mendapatkan bantuan apapun,” keluh Zul, Minggu (25/4).
Dia berharap, PJ Wali Kota Makassar dapat membuka lagi kepedulian dan perhatian kepada masyarakat terdampak covid-19 utamanya bagi karyawan THM. Apalagi pekerja THM telah diminta tidak melakukan mudik atau pulang kampung di kondisi pandemi saat ini.
Buat Dinsos Makassar, lanjut Zul, diminta tidak persulit karyawan yang sudah mengajukan daftar yang telah dimintai pertugas Dinsos Makassar juga tidak meminta persyaratan yang aneh-aneh kepada para karyawan yang sudah memasukkan berkas.
“Semoga pj wali kota ini masih punya hati nurani. Apalagi ribuan karyawan ini diimbau untuk tidak melakukan mudik. Karena itu tanggungjawab pemkot. Seharusnya para karyawan tersebut justru yang lebih diutamakan daripada warga lain yang tidak secara langsung terimbas penutupan pada usahanya. Tapi kemarin, Dinsos malah membagikan sembako justru kepada warga yang tidak terdampak langsung,” tambahnya.
Akibat ketidak jelasan dari pemkot, Zul pun menduga bila sembako yang telah dan akan dibagikan tidak bersifat adil dan tidak tepat sasaran. Apalagi pendataannya dan pembagiannya diserahkan masing-masing kecamatan dan kelurahan.
“Jangan sampai sembako ini dipolitisasi lagi karena bukan rahasia umum kalau pihak-pihak itu yang mendata dan membagikan. Dikhawatirkan sembakonya amblas hanya untuk golongan dan kelompok tertentu saja. Apalagi banyak warga juga yang mulai bersuara miring,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Mukhtar Tahir meminta agar warga tidak khawatir. Pasalnya, ia tengah menyusun bantuan selanjutnya untuk segera disalurkan kepada seluruh masyarakat terdampak.
“Yang telah menyetor KK dipastikan mendapatkan bantuan. Jangan khawatir, insyaa Allah cukup,” kata Mukhtar.
Lantaran banyaknya warga yang tidak mendapat sembako tersebut, maka pihaknya kembali melanjutkan untuk melakukan pendataan secara menyeluruh. Dan penyaluran bantuan tidak hanya diberikan kepada masyarakat umum saja namun bantuan yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun para pekerja yang dirumahkan.
“Makanya saya berikan supaya termonitoring dan warga sudah tahu, kalau tidak masukkan kembali, pasti yang ditolak,” ungkapnya.(arf)
