Paket Proyek di Pemkot Baru 26 Persen

MAKASSAR, BKM — Pandemi Covid-19 tak hanya berdampak terhadap sosial ekonomi masyarakat. Napi juga berefek terhadap progres lelang tender sejumlah proyek.
Di Pemkot Makassar, presentase paket proyek yang masuk ke aplikasi tender baru sekitar 26 persen hingga akhir Mei 2020, lalu.
Menurut Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemkot Makassar, Fuad Azis, tender sejumlah proyek Pemerintah Kota Makassar ikut terganggu akibat pandemi covid-19.
“Hingga Mei 2020, dari 556 paket proyek yang menggunakan metode tender, baru 143 paket atau baru 26 persen dari total paket yang masuk dalam aplikasi tender di unit layanan pengadaan barang dan jasa,” ungkapnya.
Dia mengatakan, jika melihat trend tahun sebelumnya, progres lelang tender saat ini seharusnya sudah mencapai 48,9 persen.
Fuad menegaskan, salah satu pemicu utama sehingga adanya perlambatan terhadap progres lelang tender, karena efek pandemi covid-19. Dimana masa krisis yang terjadi sejak beberapa bulan terakhir menghambat proses penyusunan dokumen lelang di OPD selaku pemilik proyek.
Fuad menambahkan, ada beberapa upaya yang ditelah dilakukan sehingga tender proyek tersebut tidak stagnan. Diantaranya, realokasi dan refokusing anggaran. Ia berharap parsial anggaran di Pemkot Makassar bisa rampung pekan ini.
Sebelumnya, hingga triwulan (TW) I Maret 2020 lalu, masih belum memperlihatkan progres lelang tender proyek.
Khusus di Dinas PU, merevisi anggarannya dimana pekerjaan fisik tidak semua ditenderkan. Kegiatan yang bisa diswakelolakan kepada proyek yang sifatnya padat karya. Melihat banyaknya program Pemerintah Kota Makassar yang tidak berjalan di masa pandemi covid-19 ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar meminta segera dilakukan program recovery ekonomi.
Program rekovery ekonomi yang didorong dewan semata-mata untuk memulihkan pengerjaan fisik yang tidak berjalan.
Ketua Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Makassar, Abdi Asmara, mengatakan, seluruh realisasi pengerjaan tender proyek mulai fisik dan non fisik tidak ada yang berjalan. Bahkan pemerintah saat ini masih diperhadapkan dengan masalah refocusing anggaran tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang menyakibatkan sejumlah program yang bersifat universal terpaksa dihentikan.
“Menghadapi ini semua kita mengupakan pemerintah kota bisa melakukan sesuatu di masa pandemi, agar proyek fisik ini bisa jalan. Kita sekarang kan dihadapkan masalah anggaran karena seluruh program fisik yang sudah dimasukkan di APBD 2020 semua di refocusing. Makanya saat ini dibutuhkan program recovery ekonomi untuk mengembalikan ini semua,” ungkapnya, baru-baru ini.
Selain itu, legislator dari Fraksi Demokrat ini menambahkan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar juga harus punya program jangka panjang untuk pengerjaan fisik, sehingga ketika diperhadapkan pada situasi saat ini Dinas PU bisa melangkah ke tahap selanjutnya tanpa ada kendala.”Selain anggaran kurang, untuk ekseskusi ini barang juga tidak bisa, makanya ada program jangka panjang,” ujarnya.
Hasil laporan pertemuan DPRD Makassar dengan Dinas PU Makassar, ujar Andi Asmara, anggaran yang sebelumnya disetujui sebesar Rp700 milliar lebih direfocusing tinggal menjadi Rp388 milliar. Akibatnya, beberapa anggaran proyek dialihkan ke program lainnya.
Seperti halnya yang dikatakan, anggota Komisi C DPRD Makassar, Andi Pahlevi. Ia mengaku imbas dari refocusing ini, anggaran rehab drainase yang sebelumnya sebesar Rp15 milliar di APBD 2020 tersisa hanya Rp5 milliar. Termasuk anggaran pekerjaan lingkungan yang sebelumnya sebesar Rp30 miliar menjadi Rp15 miliar serta rehab taman dan jalan juga ikut dikurangi.
“Tetap ada ji semua itu cuman anggarannya saja dikurangi seperti perbaikan drainase, taman, jalan untuk menutupi yang program yang lainnya. Karena kenapa, ini semua kita tahu program tidak jalan karena masalah penganggaran, makanya tidak ada jalan,” tuturnya.
Olehnya itu, legislator Fraksi Gerindra Makassar ini mendukung jika ada program pemerintah yang melibatkan masyarakat langsung melalui program pekerjaan infraktirktur di kecamatan-kelurahan.”Bisa PU yang awasi, masyarakat juga bisa diterjunkan artinya dipekerjakan yang memang berkopenten disitu,” katanya. (rhm-ita)