Peluang dan Tantangan Petahana Ditengah Pandemi

MAKASSAR, BKM–Usai adanya pertemuan antara Kemendagri dengan DPR RI terkait jadwal Pilkada serentak, maka para bakal calon bupati di Sulsel kembali bergerak untuk melakukan adaptasi sosialisasi atau kampanye di tengah pandemi virus corona.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terbaru memang belum terbit. Tapi perubahan pola dan strategi kampanye adalah keniscayaan.
“Sesuatu yang tak bisa ditawar. Penyesuaian adalah kunci untuk terus bertahan hingga di garis akhir,”ujar Manager strategi dan operasional Jaringan Suara Indonesia (JSI), Nursandy Syam, Rabu (3/6).
Menurut Nursandy, pandemi corona virus disease (covid 19) merupakan panggung pemimpin. Aktor utamanya adalah pemimpin daerah. Segala atribut kuasa melekat pada dirinya. Dalam kondisi tersebut, kepiawaian seorang pemimpin sedang diuji.
Pilkada kali ini, diikuti oleh banyak bakal calon yang berstatus petahana. Banyak pihak yang menilai, corona adalah keuntungan bagi seorang petahana. Jalan lapang kian terbentang baginya untuk kembali terpilih. Sebaliknya, para penantang makin mengalami kesulitan untuk memperbaiki posisi elektoralnya. Argumentasi itu bisa dibenarkan.
“Kewenangan dalam suatu pemerintahan yang dimiliki seorang incumbent merupakan keunggulan tersendiri dalam menghadapi kontestasi politik,” ujarnya.
Ia mengatakan performa seorang petahana dalam menangani penularan virus corona di daerahnya, akan dinilai oleh masyarakat pemilih.
Lebih lanjut ia menjelaskan variabel penilaiannya tentu beragam. Seperti kehadiran di tengah-tengah masyarakat, pola komunikasi yang dibangun dengan rakyat, eksekusi atas berbagai bantuan sosial yang diterima oleh warga dan segala kebijakan serta tindakan yang dilakoni sebagai kepala daerah selama masa pandemi berlangsung.
Berbagai upaya yang dilakukan secara tidak langsung bisa memberi insentif elektoral bagi seorang petahana. Manakala, performa yang ditunjukkan begitu menawan di mata masyarakat. Bisa melegakan hati rakyatnya.
“Membawa daerahnya beranjak dari zona merah ke zona kuning hingga mencapai zona hijau. Menjaga daerah dan melepaskan rakyatnya dari ancaman kesehatan yang membahayakan jiwa,” ucapnya.
Tapi jangan cepat jemawa, kata dia sebab seorang petahana juga perlu mawas diri. Disadari atau tidak, kesalahan fatal dalam penanganan Covid-19 di daerahnya bisa berbuah celaka bagi pencalonannya.
Salah dalam menggunakan kekuasaan bisa berakibat buruk baginya. Tak hanya isu penanganan Covid-19, berbagai penyimpangan dan kesalahan terdahulu bisa makin mengkristal untuk dikapitalisasi sebagai peluru yang mematikan.
Segala kebijakan bersifat pro rakyat yang pernah terealisasi dan berbagai prestasi seperti predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Piala adipura, dan berbagai macam bentuk penghargaan lainnya, bisa diberangus hanya karena satu alasan “gagal mengatasi corona”.
“Olehnya itu, posisi incumbent tak hanya menawan tapi juga menghadirkan kerawanan,” pungkas Nursandy. (rif)