Sopir Angkot Keluhkan Tarif PKB

MAKASSAR, BKM–Kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor (PKB) khusus angkutan kota mulai dikeluhkan para sopir.
Keluhan tersebut disampaikan Serikat Sopir Makassar (SesMak) saat mendatangi Gedung DPRD Provinsi Sulawesi selatan, Senin (22/6).
Menurut para sopir angkot, kenaikan tarif PKB tidak memiliki asas keadilan sehingga pihaknya mengadu ke dewan.
Sementara itu, Ketua SesMak, Ahmad Zubair, menuturkan, pajak kendaraan bermotor angkutan kota dikenakan tarif pajak progresif, bea balik nama (BBN satu) dikenakan juga tarif 100 persen.
Olehnya itu, kata Zubair, seharusnya para pengusaha angkutan kota mendapatkan keringanan sekitar 50 persen dari tarif BBN satu PKB angkutan umum.
“Pengenaan tarif progresif terhadap mobil jenis pick up dan truk, padahal jenis kendaraan ini juga kendaraan niaga yang harusnya tarif progresif tidak berlaku,”ujar Zubair.
Zubair-pun berharap agar keluhannya ini mendapat respon dari anggota DPRD Sulsel serta mendapatkan atensi. Sebab situasi saat ini masih dalam pandemi covid-19 yangperlu mendapat keringanan.
Sekadar diketahui, Bapenda Sulsel hanya menangani lima pajak yakni pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permukaan (PAP), dan pajak rokok.
Pajak yang dikumpulkan Bapenda Sulsel tidak semua masuk ke kas Pemprov Sulsel namun juga dibagikan ke kabupaten/kota di Sulsel yang diberi nama dana bagi hasil (DBH).
DBH PKB dan BBNKB diberikan pada provinsi sebesar 70 persen dan kabupaten/kota sebesar 30 persen.
Sementara DBH pajak rokok dan BBNKB sebesar 30 persen untuk provinsi dan kabupaten/kota mendapat sebesar 70 persen. Sementara PAP, provinsi dan kabupaten/kota mendapat DBH yang sama yakni 50-50 persen.
Kota Makassar mendapatkan dana bagi hasil yang paling besar dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Penyebabnya, antara lain, kendaraan di Makassar paling banyak dibanding daerah lainnya, konsumsi BBM warga Makassar cukup banyak, dan masih banyak penyebab lainnya.(arf)