None Kampanyekan Demokrasi Waras
* IAS Jalan Sama Deng Ical
REPORTER : RAHMA AMRI
EDITOR : ARIF SITUJU
MAKASSAR, BKM–Jelang pemilihan wali kota (Pilwali) Makassar 9 Desember 2020 mendatang, Irman “None” Yasin Limpo, mengkampanyekan bagaimana berdemokrasi yang seharusnya. Demokrasi Waras. Begitu None menyebutnya.
Menurut Staf Ahli Pemprov Sulsel ini, demokrasi yang baik bukan siapa yang heboh, bukan siapa yang punya uang. Demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang benar, prosesnya harus benar, metodologi dan manajemen pemenangannya harus baik, karena didalamnya ada uang rakyat, ada harapan orang banyak untuk para pemimpinnya.
“Demokrasi waras adalah demokrasi yang melahirkan nilai edukasi yang tinggi, karena kepemimpinan yang fokus pada value, bukan power. Sehingga, pemimpinnya memaksakan nilai-nilai yang baik dan benar,” jelas pendiri pesantren politik Adhyaksa Supporting House ini.
Mantan Penjabat Bupati Luwu Timur ini menyampaikan, demokrasi yang sehat ketika pemimpinnya melakukan tata kelola yang baik dan benar, dengan parameter kualitatif dan kuantitatif. Pemerintahan yang mengedepankan pada service (pelayanan) sampai lini terujung.
“Selain itu, pemimpin yang tidak mengedepankan ego, karena pemimpin memakai tempat duduknya rakyat, uang pajaknya rakyat,” imbuhnya.
Ia menambahkan, pemimpin harus mumpuni di kebijakan publik. Mampu berkolaborasi antara politisi dan birokrasi, untuk melakukan cek and balance, sehingga tidak ada power absolute.
“Pemimpin yang menuangkan aturan tentang perilaku dan adab berinteraksi. Misalnya, buat Perwali tentang perubahan perilaku guru interaksi dengan siswa,” saran None.
Sementara itu, mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin (IAS) jalan bersama bakal calon Wali Kota Syamsu Rizal alias deng Ical. IAS dengan deng Ical mengunjungi salah satu kerabatnya untuk menghadiri sebuah acara. Saat IAS dan Deng Ical hadir, banyak warga yang minta foto bersama. (rhm/rif)
2———
Dukungan Parpol Dua Paslon Bacabup Barru Masih Berimbang
BARRU, BKM–Untuk saat ini dua bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Barru yang hampir pasti memperoleh dukungan parpol yakni pasangan HM Malkan Amin-Andi Salahuddin Rum diusung Partai Golkar dan Suardi Saleh didukung Partai Nasdem.
Kedua partai ini sudah memberikan tiket berupa surat tugas dan rekomendasi.
Kekuatan partai pendukung berdasarkan jumlah keterwakilan di DPRD antara HM Malkan Amin-Andi Salahuddin Rum dengan Suardi Saleh berimbang karena masing-masing memiliki 5 kursi dan jumlah tersebut menjadi isyarat jika keduanya bisa maju.
Ketua Bappilu DPD Nasdem Barru, Takbir Said yang dihubungi Kamis (9/7) membenarkan jika bakal calon bupati Barru yang diusung Partai Nasdem adalah Ketua DPD Suardi Saleh.
“Rekomendasi partai Nasdem sudah lama diturunkan pihak DPP. Kini pihak Nasdem masih terus menjalin komunikasi dengan parpol lain untuk menambah amunisi dukungan ke Pak Suardi Saleh,” ucap Takbir.
Hal senada juga dikatakan Ketua Harian Partai Golkar Barru Kamil Ruddin bahwa pasangan bakal calon Bupati dan bacawabup HM Malkan Amin-Andi Salahuddin Rum sudah menerima surat tugas dari DPP partai Golkar.
“Kami juga masih menunggu perkembangan dari situasi politik yang masih sangat dinamis. Itulah sebabnya kita masih melakukan komunikasi politik dengan sejumlah pimpinan parpol dengan harapan agar ada partai lain yang bisa berkoalisi dengan Golkar,” kata Kamil yang juga Wakil Ketua DPRD Barru ini.
Selain kedua parpol pengusung mendukung dua bakal calon bupati. Satu parpol lainnya yakni PKB santer disebut-sebut akan mengusung kader sendiri di pilkada Barru. PKB sendiri bersyarat mengusung satu pasangan calon karena memiliki 5 kursi di DPRD.
Kendati partai ini belum mempatenkan kader yang akan diusung. Tetapi akhir-akhir ini beredar informasi disejumlah medsos bahwa dua bakal pasangan bacabup dan bacawabup dari kalangan muda akan ikut bertarung dipilkada Barru yaitu Mudassir Hasri Gani( Putra Sekprov Sulsel, Dr Hayat Gani) yang rencana berpasangan dengan Harianto Albar ( Pengurus BPP HIPMI). (udi/rif/c)
3————-
MAKASSAR, BKM–Menjelang Pilkada serentak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Pemerintah Kota Makassar melakukan tanda tangan Addendum Nota Perjanjian Hiba Daerah (NPHD) untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.
Tanda tangan NPHD ini berlangsung di ruang kerja Walikota, Kamis (9/7).
Dalam addendum tersebut, Pemerintah Kota melakukan penambahan anggaran sebesar Rp6,2 miliar.
Sebelumnya Pemkot mengalokasikan anggaran sebesar Rp78 miliar, sehingga total anggaran pelaksanaan Pilwalkot tahun 2020 sebesar Rp 84 miliar.
Setelah penandatangann, Ketua KPU Makassar, Farid Wajdi mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota yang telah bersedia mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pemilihan tahun 2020.
Anggaran tersebut kata dia, akan digunakan semaksimal mungkin untuk kesuksesan pelaksanaan Pilwali 2020.
“Terimakasih kepada Penjabat Wali Kota makassar. Karena mendukung penuh terlaksananya agenda pilkada ini. Walaipun pandemi corona belum berakhir. Ini kami akan gunakan semaksimal mungkin agar bisa wewujudkan pilkada yang aman dan damai,” sebutnya.
Penjabat Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengatakan adendum ini dilaksanakan karena penyesuaian pelaksanaan Pilkada dalam suasana Pandemi Covid 19.
Dengan demikian anggaran Pilkada yang berasal dari hibah tetapi pelaksanaan percepatan penandatanganan adendum ini memang harus segera dilaksanakan.
“Kita sebagai wilayah yang patuh akan regulasi. Bagaimanapun kita tetap beranjak dari petunjuk Pemerintah Pusat,”jelasnya. (rhm/rif)
