MAKASSAR, BKM–Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan akan memberikan fasilitas penuh untuk kelanjutan proyek kereta api Makassar-Parepare Tahap III. Meski saat ini masih tahap pembebasan lahan milik warga yang terkena dampak dari proyek tersebut.
Bahkan pemprov telah mengeluarkan perpanjangan penetapan lokasi melalui keputusan Gubernur Sulsel Nomor 1633/VII/Tahun 2020 tanggal 7 Juli 2020, tentang Pembaruan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Kereta Api Makassar-Parepare Tahap III.
Adapun terkait progress pendanaan lahan dengan alokasi Rp1,150 triliun, tagihan Rp129,63 miliar dan realisasi Rp81,91 miliar.
Realisasi pembayaran dengan jumlah 494 bidang, dengan jumlah bidang di Kabupaten Barru 135 bidang, Pangkep 279 bidang dan Maros 80 bidang dengan nilai nominal Rp81,9 miliar.
Selain itu, juga sudah terbit persetujuan dan menunggu jadwal pembayaran dengan jumlah 94 bidang dengan nilai Rp11,15 miliar. Serta pada progres permohonan pembayaran sebanyak 343 bidang tanah.
Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, menegaskan hal tersebut saat melaporkan kondisi proyek kereta api ke Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.
Menurutnya, berbagai pihak di Sulsel telah bekerja dengan maksimal menyelesaikan masalah yang ada.
“Kita dan teman-teman yang di Sulsel sudah bekerja secara maksimal. Upaya-upaya yang telah kami lakukan juga telah kami laporkan. Kami sudah memberikan penekanan bahwa permasalahan utama yang menghambat kelanjutan perkeretaapian di Sulsel adalah masalah anggaran, khususnya dengan pembebasan lahan,” kata Nurdin, baru-baru ini.
Ia memberikan gambaran di Kabupaten Pangkep telah dilakukan musyawarah dan terkait yang keberatan langsung dilakukan konsinyasi dan diserahkan ke pengadilan. Dan yang menjadi masalah adalah persoalan anggaran.
“Saya meyakini kalau kita duduk bersama termasuk Elman (lembaga pembiayaan), saya kira bisa cepat. Kanwil Pertanahan ini, Pak Bambang saya kira kerjanya cepat dan Pak Kajati juga demikian,” beber Nurdin.
Nurdin juga menyebutkan, terus berupaya secara bersama-sama menyelesaikan hal yang menjadi hambatan perkeretaapian. Ia mengapresiasi Menteri Perhubungan yang juga terus memberikan atensi terhadap percepatan penyelesaian perkeretaapian dan pembebasan tanah di Sulsel.
“Saya yakin dengan tim work kita di Sulsel akan mendukung penuh, kami tidak menyelesaikan secara sendiri tetapi secara bersama,” ujarnya.(nug)
