MAKASSAR, BKM–Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) modern tahap pertama dapat selesai Oktober 2020 mendatang.
RPH yang terletak di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala ini direncanakan berstandar internasional.
Rencana ini sendiri telah dibahas dalam Rapat terkait perkembangan pembangunan RPH di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (24/8).
Pertemuan ini dipimpin oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman yang dihadiri oleh Asisten II Pemprov Sulsel, Asisten II Pemkot Makassar, tim ahli TGUPP, Kepala OPD Terkait lingkup Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Susel, Abdul Azis menyampaikan, modernisasi RPH ini merupakan salah satu program strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel demi meningkatkan kualitas daging hasil pemotongan, serta kapasitas potong ternak.
Diketahui, RPH yang ada saat ini dinilai sudah tidak layak lagi digunakan lantaran kondisinya memprihatinkan.
“Progres pembangunannya saat ini mencapai 55 persen, progres tahun 2020 ini sesuai harapan, selesai bulan Oktober. Dalam aspek penganggaran, kita rancang sampai tiga tahun, karena diperlukan anggaran yang besar. Demi mengharapkan konsumsi daging kita adalah masyarakat Sulsel sendiri,” ujar Abdul Azis.
Ia pun melaporkan, kendala dalam pembangunan RPH. Dalam perencanaan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) berada jauh dari lokasi. Namun karena pandemi Covid-19, sehingga IPAL dimajukan.
“Mudah-mudahan tidak menggangu bau yang ada dilokasi,” katanya.
Modernisasi RPH ini, kata Azis, dirancang berstandar ASUH yakni Aman, Sehat, Utuh dan Halal. Hal ini untuk menjamin kesehatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat dalam mengkonsumsi daging ternak di Sulsel.
Nantinya, RPH akan dikelola secara profesional, memiliki nilai komersil, efesien dan efektif dengan konsep modern dan sertifikasi halal.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman berharap, bahwa modernisasi RPH ini, bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.
“Yang penting, saya mau tahu pengelolaan harus profesional dan lebih baik lagi. Termanfaatkan apa yang dibangun untuk masyarakat,” tegas Sudirman.
Ia pun meminta agar yang dikerjakan ini efektif dan sesuai dengan keinginan yang direncanakan.
“Untuk tahap pembebasan lahan, kita perlu pendekatan dan komunikasi yang baik. Dan pendekatan peternakan perlu diuji, duduk bersama untuk menyamakan persepsi bersama,” tuturnya.
Lebih jauh, Wagub Sulsel secara khusus meminta, sebelum pemanfaatan RPH modern, perlu adanya aturan untuk penjual daging yang akan masuk di RPH.
Itu dilakukan agar masyarakat mentaati dan menjaga kualitas sesuai yang diharapkan.
“Perwali dibuat, baru kita bikin sosialisasi Perwali. Baru kita buka pendaftaran yang ingin masuk ke dalam,” imbuhnya.(nug)
