Dewan Bakal Evaluasi Pengamanan di DPRD

MAKASSAR, BKM–Pascapengerusakan ruang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, Sekertariat DPRD Makassar bakal menganggarkan biaya pengamanan lebih ketat di gedung DPRD Makassar. Di lain pihak Pimpinan DPRD Makassar bakal mengevaluasi sekertariat DPRD Makassar terkait pengamanan yang lengah.
Menurut Kasubag Humas dan Protokol DPRD Makassar, Muh Taufik, pengamanan DPRD Makassar terkait aksi pengerusakan aset negara di ruang paripurna DPRD Makassar akan ditindaki tegas. Bahkan kedepan sekertariat DPRD Makassar akan merencanakan anggaran untuk pengamanan lebih ketat untuk aksi demo kedepannya.
“Soal pengamanan untuk aksi pendemo ke depan, akan disiapkan anggaran khusus untuk pengamanan dalam (pamdal), mungkin akan dipihakketigakan untuk besarannya kita belum bahas berapanya. Yang jelas sementara satpol khusus pengamanan luar dulu saja kita siapkan,” ungkapnya di gedung DPRD Makassar, Rabu (2/9).
Sementara itu, Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo mengatakan, ia merasa kecewa dengan adanya insiden perusakan ruang paripurna DPRD Makassar. Dimana menurutnya, sekertariat DPRD Makassar telah lalai dalam mengambil tindakan mencegah hal tersebut terjadi.
“Tentu kita sayangkan kenapa bisa sekretariat kecolongan, tidak seharusnya terjadi kalau sekretariat sigap dan antisipasi.Karena saya baru dapat laporan setelah peristiwa terjadi,” tuturnya.
lanjut Legislator Fraksi Nasdem Makassar ini mengaku, akan mengevaluasi kinerja sekertariat DPRD Makassar, utamanya dalam hal pengamanan gedung dan aset DPRD Makassar.
“Tentu ini menjadi koreksi bagi kami untuk evaluasi sistem pengamanan di dprd yang dinilai lemah. InsyaAllah kita akan lakukan perbaikan termasuk evaluasi kinerja para pejabat sekretariat,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Makassar, Kasrudi mempertanyakan kenapa gedung DPRD dengan sangat mudah dibobol dan dirusak. Hal itu karena lemahnya pengamanan yang ada di dalam Gedung DPRD Makassar. “Kenapa bisa dengan mudah ruangan paripurna dibobol, Ndak boleh, harusnya ada pengamanan didalamnya,”ucapnya.
Kasrudi yang sempat menerima aspirasi mahasiswa tersebut menjelaskan, mereka menuntut transparansi anggaran Covid-19, meminta kepada anggota DPRD Kota Makassar untuk memediasi dengan Pemerintah Kota Makassar terkait hal tersebut. (ita)