MAKASSAR, BKM–Direktur Eksekutif WALHI Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin, menegaskan, rencana Pemerintah Provinsi Sulsel tidak dapat berjalan dengan baik, lantaran tidak didasari oleh aturan dasar tentang pemanfaatan wilayah pesisir.
Menurutnya, penambahan luas lahan Pulau Lae-lae jelas akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup dan sekitarnya. Termasuk dalam menopang perekonomian masyarakat Pulau Lae-lae khususnya nelayan.
Selain itu, kata dia, terlepas bahwa pihaknya menolak Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan, Al Amin mengaku dalam Perda itu tidak mengatur tentang perluasan Pulau Lae-lae.
“Jadi saya pikir rencana Pemprov akan sulit terwujud karena tidak didasari oleh peraturan dasarnya tentang pemanfaatan wilayah pesisir,” ucapnya.
Bahkan, Al Amin menyebut jika Pemprov ingin mereklamasi Pulau Lae-Lae, konflik pengerukan pasir akan semakin besar. Pasalnya dalam mereklamasi sebuah pulau, harus melewati tahap pengerukan pasir.
“Di wilayah tangkap nelayan dekat pulau kodingareng itu sudah mendapat perlawanan dan penolakan yang keras dari masyarakat jadi saya pikir rencana tersebut akan menambah konflik yang besar,” jelasnya.(nug)
Tak Ada Aturan Jelas
×
