Banyak Pelanggaran Prokes, Pilwali Ditunda

MAKASSAR, BKM — Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin, menegaskan bahwa pihaknya akan mengusulkan penundaaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar tahun 2020. Langkah tersebut ditempuh bilan terdapat banyak pelanggaran protokol kesehatan (prokes) yang dilakukan oleh peserta kontestasi pilwali pada setiap pelaksanaan tahapan.
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Makassar ini menegaskan hal itu saat berlangsung Rapat Koordinasi Pemilu dan Peningkatan Disiplin serta Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 Kota Makassar di Posko Gugus Tugas Kota Makassar, Jalan Nikel Raya, Sabtu (19/9).
“Pemerintah pusat mengizinkan digelar pilkada, tapi dengan syarat tidak mengancam kesehatan dan ekonomi masyarakat. Jika pada saat proses pelaksanaannya ternyata mengancam keselamatan warga, bisa saja kita mengusulkan untuk dilakukan penundaan,” tegasnya.
Menurut Rudy, semua pihak harus memiliki komitmen untuk mengutamakan keselamatan masyarakat. “Paslon jangan hanya pintar membuat jargon-jargon yang kedengarannya bagus, tapi fakta di lapangan tidak sesuai. Wujud nyata kecintaan terhadap masyarakat itu terlihat dari cara kita menerapkan protokol kesehatan, bukan pada jargon yang kedengarannya bagus tapi di lapangan justru membahayakan keselamatan warga,” tandasnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut hadir sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Yudhiawan, Dandim 1408/BS Kolonel Kav Dwi Irbaya, Ketua KPU Kota Makassar M Farid Wajdi, serta Ketua Bawaslu Kota Makassar Nursari.
Selain itu, dua bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota juga terlihat hadir, yakni Syamsu Rizal-dr Fadli Ananda dan Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando. Sementara pasangan Danny Pomanto-Fatmawati Rusdi dan Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Nurdin Halid masing-masing dihadiri oleh perwakilan.
Ketua KPU Kota Makassar M Farid Wajdi yang berbicara dalam pertemuan, mengatakan bahwa dalam waktu dekat ada tiga hari yang akan menjadi momentum berat bagi KPU Makassar selaku penyelenggara pilwali.
“Yang pertama itu penetapan pasangan calon pada tanggal 23 September 2020. Selanjutnya pengundian nomor urut pada tanggal 24 September 2020, serta masa kampanye yang dimulai pada tanggal 26 September 2020. Kita sudah melakukan koordinasi, baik itu lokasi, termasuk pertimbangan keamanan dan protokol kesehatan. Kami sudah minta tidak ada arak-arakan di jalan. Termasuk juga pembatasan jumlah orang yang bisa masuk ke dalam ruangan tempat acara,” jelasnya.
Ketua Bawaslu Kota Makassar Nursari, mengatakan bahwa inti dari pertemuan tersebut adalah terciptanya komitmen untuk menjadikan Makassar sebagai pilot project pelaksanaan pilkada tanpa ada korban akibat pelanggaran protokol kesehatan.
“Tidak ada alasan untuk tidak patuh pada protokol kesehatan. Regulasi sudah mengaturnya sedemikian rupa. Termasuk sanksi administrasi jika terbukti ada pelanggaran. Teman-teman satgas sudah membuat analisis. Juga membuat opsi rekomendasi penundaan jika dianggap itu dibutuhkan. Pada prinsipnya, kita ingin pilwali Makassar berlangsung sukses, aman, jujur dan adil, serta jauh dari klaster pilkada,” tegasnya. (rhm)