MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar merekomendasikan penambahan aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat kelurahan di Kota Makassar. Pasalnya, salah satu penyebab terhambatnya dana kelurahan terealisasi di tahun 2020 karena tenaga ASN di kelurahan kurang, dan tak ada yang bisa bertanggung jawab dibagiannya.
Menurut anggota Komisi A DPRD Makassar, Azis Namu, sebanyak 80 persen realisasi dana kelurahan rendah karena tidak ada pejabat ASN yang berwenang menangani hal tersebut. Sehingga perlu ada upaya pemerataan dengan memindahkan ASN yang berlebih dalam instansi lain.
“Kita mau langkah ini diambil segera di 2021 penambahan ASN di kelurahan merupakan solusi agar pekerjaan tidak mandek di kelurahan. Karena persoalan kekurangan ASN ini sebenarnya bisa diatasi dengan digeser ASN di kelurahan,” ungkapnya, Kamis (10/12).
Lanjut legislator Fraksi PPP Makassar ini, penggunaan anggaran kelurahan memang masih minim. Hal ini tak boleh lagi terjadi di tahun 2021. Dari laporan BPKAD Kota Makassar per Oktober, realisasi anggaran kelurahan hanya Rp7 milliar dari total penganggaran Rp71 milliar.
“Kemarin itu dana kelurahan tidak terealisasi anggarannya karena terkendala pada penanggungjawab. Sejumlah kelengkapan administrasi sulit dipenuhi, seperti keberadaan ASN di struktur kelurahan sementara regulasi mengharuskan setiap divisi dalam menjalankan program harus dipertanggungjawabkan ASN,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Makassar, Kasrudi, juga mengungkapkan, penambahan ASN telah didorong pada penganggaran 2021. Mengingat, program kelurahan sudah tersendat selama dua tahun akibat persoalan kekurangan ASN. Olehnya itu, telah ada pengusulan penambahan ASN di kelurahan yang telah disampaikan ke Pemerintah Kota Makassar.(ita)
