Pembangunan RS Batua Dilanjutkan Tahun Depan

MAKASSAR, BKM–Pemerintah Kota Makassar tetap melanjutkan pembangunan tahap II RS Batua tahun depan. Kendati saat ini, Polda Sulsel sementara melakukan penyidikan dugaan korupsi dalam pembangunan rumah sakit tersebut.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Agus Djaja Said mengatakan, dirinya sudah berkoordinasi dengan penyidik Polda Sulsel. Kata dia, penyidik tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi sehingga kelanjutan proyek menjadi keputusan pemerintah kota.
“Saya sudah disampaikan oleh polisi bahwa dia tidak punya kewenangan memberikan rekomendasi. Jadi itu (kelanjutan pembangunan) bergantung dari dinasnya,” kata Agus.
Padahal, sebelumnya dia mengakui kelanjutan kontruksi proyek ini bergantungnrekomendasi penyidik.
Apalagi kelanjutan proyek yang tengah berproses di Polda Sulsel ini sudah dimasukkam dalam APBD 2021.
Untuk kelanjutan pembangunan RS Batua, Pemkot Makassar menyiapkan anggaran Rp20 miliar. Anggaran tersebut sebenarnya mengalami pengurangan lebih dari 50 persen.
“Jadi anggarannya itu sisa Rp20 miliar dari Rp75 miliar. Nanti kita buat perencanaannya kembali dengan anggaran itu apa yang bisa kita selesaikan. RS Batua ini kan ada masalahnya, makanya kita lanjutkan tapi tetap harus hati-hati,” ujar dia.
Menurut Agus, kelanjutan pembangunan RS Batua sangat mendesak. Apalagi di tengah pandemi Covid-19, pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan. Belum lagi biaya sewa rumah untuk Puskesmas Batua tidak sedikit.
“Biaya sewa rumah untuk PKM Batua kan cukup besar, makanya lebih baik ini kita selesaikan daripada sewa terus,” papar Agus.
Sebelumnya, Kepala Bidang Bina Teknik Dinas PU Kota Makassar, Ansuard menilai sulit untuk melanjutkan proyek pembangunan RS Batua. Alasannya, kontruksi fisik proyek ini bermasalah dan masih berproses hukum.
“RS Batua ini masih dalam identifikasi teknis untuk kekuatan fisiknya. Basemennya juga penuh air dan sekarang proyek itu masih dalam tahap pemeriksaan,” kata Ansuard.
Bahkan pihaknya telah melakukan justifikasi teknis untuk melihat kondisi bangunan. Sekaligus menyurat ke Inspektorat Kota Makassar untuk mengetahui temuan-temuan sesuai laporan hasil pemeriksaan (LHP).
“Kalau kita lanjut takutnya nanti jadi pertanyaan kenapa dilanjut padahal proyek bermasalah. Makanya kita adakan justifikasi teknis untuk bangunan itu. Ini juga kita mau konsultasi ke BPKAD,” beber dia. (rhm)