MAKASSAR, BKM– Di pengujung masa tugasnya sebagai Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin ‘ngotot’ untuk tetap melakukan pengisian jabatan yang lowong dengan menggelar lelang jabatan.
Namun, hingga saat ini, rencana tersebut belum mengantongi rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sejauh ini, rencana tersebut baru mendapat restu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Sementara kita menunggu rekomendasi KASN. Kalau sudah ada rekomendasi KASN kita umumkan,” ungkapnya.
Ditemui di sela-sela kunjungannya di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Tamangapa, Senin (4/1), Rudy bilang, untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, harus pemain inti yang bermain, jangan pemain cadangan.
“Struktur pemerintahan harus dijaga dan dimaksimalkan. Harus diingat jangan pemain cadangan yang main, tapi pemain inti,” tegasnya.
Pelayanan ke masyarakat tidak bisa dipending atau ditunda, dan harus maksimal, tidak boleh setengah-setengah.
Rencana tersebut menuai pro kontra dari masyarakat. Apalagi menyusul keluarnya surat edaran Kemendagri untuk tidak mutasi dalam tenggat waktu hingga pelantikan wali kota terpilih.
Diapun menegaskan, lelang jabatan bukanlah proses pergeseran atau mutasi jabatan. Melainkan pengisian jabatan yang lowong. Sehingga apa yang akan dilakukannya tidak melanggar surat edaran yang sudah diterbitkan Kemendagri.
Sementara itu, pemerhati kota dari UIN Alauddin Makassar, Irnawati saat dimintai tanggapan mengaku, kalau kebijakan itu dinilai bernuansa politis karena dilakukan usai pemilihan wali kota dan wakil wali kota Makassar 9 Desember 2020 lalu.
Selain itu, diyakini mengganggu pelayanan karena membuat syok birokrasi. Dampak guncangan dan kekhawatiran pejabat daerah.
“Karena otomatis pejabat daerah itu akan terguncang jika muncul dipermukaan rencana mutasi. Jelas ini bisa berpengaruh terhadap optimalisasi pelayanan publik,” kata Irna yang juga Founder Aliansi Masyarakat Kawal Demokrasi (Awas).
Irna sapaannya, juga menyarankan pemkot menjalankan imbauan yang telah dikeluarkan. Terkesan mengabaikan aturan yang dibuatnya sendiri karena peningkatan kasus banyak di sumbang dari kalangan pemerintahan usai melakukan kunjungan perjalanan dinas.
“Harusnya imbau diri sendiri dulu baru ke masyarakat,” tuturnya saat dikonfirmasi, Rabu 30 Desember 2020.
Dia memandang seharusnya pemerintah kota mengutamakan kesehatan warga di tengah situasi saat ini. Jika dibanding program investasi pariwisata dan ekonomi yang selalu digaungkan.
“Kesehatan masyarakat jauh lebih mendesak daripada mengurus proyek Jalan Metro Tanjung Bunga. Masyarakat lebih butuh tes swab dibanding melihat pemerintah pota sibuk urus lelang jabatan,” tuturnya. (rhm)
