DI AWAL tahun 2021 ini, meski masih dalam masa pandemi covid-19, aktifitas Pemerintah Kota Makassar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar tetap berjalan.
Legislator Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih menunggu sejumlah jadwal pembahasan program legislasi daerah (Prolegda) pada masa persidangan I yang dijadwalkan Badan Musyawarah DPRD Makassar. Namun Januari ini, dewan memiliki agenda rapat dengar pendapat (RDP) terkait dana hibah covid-19 dan pembatasan jam operasional serta pelaksanaan PSBB di kota Makassar.
Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suhada Sappaile, jadwal baru akan dirapatkan dalam waktu dekat dengan menyusun sejumlah prolegda dan akan dibahas Februari mendatang. Terlebih lagi, adanya pengalihan aktivitas dewan sebelumnya sehingga jadwal baru akan dilakukan.
“Sementara kita mau rapatkan jadwalnya. Tapi selebihnya sudah ada jadwal tersendiri seperti komisi lakukan RDP dan rapat pembentukan pansus prolegda itu ada sekarang,” ungkapnya, Kamis (7/1).
Walaupun sebelumnya ada beberapa anggota dewan yang terpapar covid-19, Koordinator Bamus DPRD Makassar ini mengaku, agenda dewan tetap jalan seperti di ruang badan anggaran melakukan rapat dengar pendapat membahas dan mengevaluasi pelaksanaan dana hibah bantuan pemerintah pusat. Khususnya dana hibah untuk industri pariwisata dalam rangka penangangan dampak covid-19.
Termasuk, ujar Andi Suhada, mendengar dan meminta masukan dari industri pariwisata terhadap pelaksanaan kebijakan pembatasan jam malam operasional dan rencana PSBB.
“Sekarang ini kita utamakan bagaimana penanganan covid-19 di kota Makassar, jangan sampai menimbulkan klaster baru lagi. Makanya kita agendakan pertama terkait dana hibah ini termaksud bagaimana tetap memulihkan sektor ekonomi kita,” ujarnya.
“Kalau tanggal dan jadwal resmi agenda dewan bisa keluar setelah kita lakukan rapat resmi dulu. Tapi secepatnya dewan akan lakukan rapat utamanya prolegda penanganan covid-19 untuk secepatnya dibentuk pansus,” tambahnya.(ita)
