KPK Kawal Pengadaan Barang di Pemprov

MAKASSAR, BKM– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fokus mengawal perencanaan dan pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan, dengan meminta semua pemerintah daerah punya pemetaan terhadap risiko-risiko terjadinya penyimpangan.
Hal itu disampaikan Ketua Satgas Korsupgah KPK Wilayah IV, Niken Aryati usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Serta Gelar Pengawasan Tingkat Provinsi Sulsel Tahun 2021, di Ruang Rapim Kantor Gubernur Sulsel, Senin (5/4), yang juga dihadiri Irjen Kementerian Dalam Negeri, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kepala Perwakilan BPKP Sulsel.
Menurutnya, peta risiko itu nanti dikawal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), lalu diasistensi oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). “Dan kami di KPK akan memonitor. Jadi kami harapkan dari sini nanti akan terselenggarakan proses pengawalan dari perencanaan,” menurut Niken.
Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam PMK, Irwan Taufik Purwanto menambahkan jika pengawasan intern itu, untuk peningkatan akuntabilitas keuangan dan pembangunan dengan tema kolaborasi pengawasan intern antara BPKP dengan APIP, yaitu inspektur provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Sulawesi Selatan.
“Ini untuk bersama-sama mengawal program pemulihan ekonomi nasional, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Diharapkan implementasi yang sudah kita bahas bersama, komitmen antara BPKP dengan para inspektur di Sulsel. Kita mau, sejak perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban sehingga bisa memberikan early warning atau peringatan dini terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi dan dapat dimitigasi agar hal-hal yang tidak kita inginkan bisa dicegah,” urai Irwan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulsel, Arman Sahri Harahap menjelaskan, jika kegitan tersebut wujud formal dari sinergi dan kolaborasi antara BPKP dan APIP sudah berjalan baik selama ini.
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman sendiri mengaku, jika pihaknya memang meminya KPK dan BPKP, juga melakukan pendampingan dalam sistem penganggaran.”Kita juga dibantu penguatan APIP, kita berharap BPKP bisa membantu. Menuju kondisi idealis tidak mungkin, tapi paling tidak mendekati idealis,” akunya.(jun)