MAKASSAR, BKM — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sulselbartra) mencatat penerimaan pajak triwulan sebesar Rp3,6 triliun lebih dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp14,5 triliun lebih atau 25,31 persen dengan pertumbuhan -0,05 persen.
Dengan rincian pajak penghasilan Rp2,3 triliun lebih, PPN dan PPnBM Rp1,3 triliun lebih, PBB dan BPHTB Rp31 miliar dan pajak lainnya Rp78 miliar lebih. Sementara pendapatan PPH DTP masih Rp0.
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Sulselbartra, Eko Pandoyo Wisnu Bawono, menyebutkan, penerimaan pajak DJP Sulselbartra yang tumbuh -0,05 persen dimasa pandemi Covid-19 sangat baik, karena situasi saat ini seluruh sektor terdampak, Rabu (19/5).
“Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa bekerja di tengah situasi pandemi covid-19 tidaklah mudah. Namun, Kanwil DJP Sulselbartra mampu untuk bekerja dengan baik lagi untuk mencapai pertumbuhan positif,” ungkapnya.
Ia menambahkan, ada beberapa yang dilakukan DJP Sulselbartra untuk mencapai realisasi target pajak tahun ini yakni kegiatan monitoring dan evaluasi penyampaian SPT tahunan harus dengan baik.
“Selanjutnya kita lakukan adalah kegiatan sinergi dengan Pemerintah Daerah dan para Stakeholder lainnya dilakukan terus kita tingkatkan yakni melalui aktivitas optimalisasi kegiatan penerimaan pajak melalui kegiatan pertukaran data,” ujar Eko.
Eko mengatakan yang terpenting dalam meningkatkan pendapatan pajak adalah dalam menarik pajak tanpa benturan kepentingan serta mendorong sektor
UMKM agar tetap bertahan.
“Dan Kementerian Keuangan juga terus mendukung upaya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melakukan Online Single Submission (OSS) di daerah untuk memperbaiki iklim investasi,”ungkap Eko.
Dengan kondisi tersebut, sambung Eko, Kanwil DJP Sulselbartra berupaya terus untuk melakukan upaya pengamanan penerimaan pajak yang terbaik dengan menyelaraskan kebijakan program pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan penyampaian SPT Tahunan dan pembayaran masa dengan lebih baik lagi serta melakukan serangkaian kegiatan sinergi dengan Pemerintah Daerah dan Para Stakeholder lainnya,” tutup Eko.(jun)
