DAK di Sulsel Selalu Jadi Temuan BPK

MAKASSAR, BKM– Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Hendrawan Supratikno, menyebutkan, jika realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) di Sulawesi Selatan selalu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Hal itu disampaikannya usai melakukan kunjungan kerja di Kantor Gubernur Sulsel.
Menurutnya, BPK selalu memberi laporan-laporan terkait temuan-temuannya, dan keberadaan mereka di Sulsel untuk menindaklanjuti temuan BPK RI. Sayangnya, Hendrawan enggan merinci laporan yang dimaksud. Dia hanya menyebut tiga kabupaten sebagai contoh, yaitu Takalar, Barru dan Maros.
“Tapi kan ada rekomendasi BPK untuk menyelesaikan temuan. Ada yang masih dijalankan, ada yang dalam proses, ada juga yang belum dijalankan. Nah ini kita dorong untuk dijalankan,” seru Hendrawan, Kamis (27/5).
Saat ditanya apakah ada yang menjadi perhatian khusus di Sulsel terkait DAK? Dia berdalih, kedatangan BAKN DPR RI tersebut bukan sebagai aparat penegak hukum.
“Ini sharing, bagaimana kita jadi menyerap aspirsai masyarakat dan pemerintah daerah agar apa perencanaan DAK, pelaksanaan dan pelaporannya, pertanggungjawabannya berjalan lebih baik, agar manfaat yang diterima masyarakat lebih besar,” lanjut Hendrawan.
“Kami datang mendampingi DAK, jadi seperti kita tahu, DAK itu dana transfer daerah yang digunakan untuk mendukung pemerintah daerah dengan prioritas program pemerintah pusat. Oleh karena itu, kami meminta masukan bagaimana meningkatkan efektifitas dari DAK ini agar penggunaannya dapat meningkat secara signifikan,” sambung Hendrawan.
Termasuk juga katanya meminta masukan dari Pemprov Sulsel dan juga ada masukan dai en kabupaten yang hadir pada kegiatan itu untuk peningkatan DAK ditahun mendatang. Enam kabupaten yang di Makassur yaitu Takalar, Barru, Maros, Pangkep, Gowa, dan Jeneponto.
Meski demikian, Hendrawan menyebut jika semua yang masuk dan harus terealisasi dalam DAK baik yang non fisik seperi dana BOS, yang fisik seperti infrastruktur dan kesehatan selalu jadi perhatian. “Dan tentunya bekerja lebih baik lagi,” pungkasnya.
Karenanya, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman pun meminta dengan tegas kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemerintahan provinsi agar melakukan percepatan tender, terutama DAK yang tidak boleh melewati batas waktu yang sudah ditetapkan. (jun)