MAKASSAR, BKM– Tim seleksi job fit pejabat eselon II Pemkot Makassar sudah menyerahkan rekomendasi hasil seleksi kepada Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto.
Dari hasil job fit terhadap 19 pejabat, timsel memberi rekomendasi tiga pilihan posisi untuk satu orang.
Namun, ternyata, ada tiga jabatan yang tidak masuk dalam rekomendasi timsel. Yakni Bapenda, Diskominfo, dan Satpol PP.
Menyikapi hal itu, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto mengatakan, artinya tidak ada pejabat yang ikut job fit yang berminat menduduki posisi tersebut.
Karena timsel tidak merekomendasikan tiga posisi tersebut kepada pejabat yang mengikuti job fit, selanjutnya, jabatan tersebut akan dilelang.
“Berarti tidak ada yang minati, ” ungkap Danny.
Rencananya, tahapan lelang jabatan akan dilakukan di pengujung proses re-setting pemerintahan.
Setelah job fit, Danny akan fokus dulu pada re-setting pejabat eselon III, IV, RT/RW, LPM, hingga posisi jajaran direksi Perusda.
“Proses lelang jabatan akan dilakukan terakhir-terakhir proses re-setting, ” jelasnya.
Untuk saat ini, Danny-Fatma masih fokus dalam penyusunan kompisisi kabinet dari hasil job fit.
Kendati sudah ada rekomendasi dari timsel, namun Danny juga menjadikan hasil LHP BPK sebagai acuan memilih pejabat yang akan dipakai digunakan. Termasuk, memastikan keseriusan mereka dalam menyukseskan 24 program prioritasi Danny-Fatma yang terangkum dalam visi misi.
“Jadi belum tentu 19 pejabat yang ikut job fit itu seluruhnya akan mendapat jabatan. Siapa tahu dari hasil rapat tindak lanjut LHP, ada ditemukan pejabat yang melakukan kesalahan fatal, berarti ada yang akan non job. Jadi bisa saja berkurang lagi orang, ” ungkapnya.
Danny mengatakan, usulan nama-nama pejabat yang akan masuk komposisi kabinetnya berdasarkan hasil job fit sudah bisa dirampungkan pekan depan.
Selanjutnya, nama-nama tersebut akan diajukan ke Kemendagri dan KASN untuk mendapatkan persetujuan pelantikan.
Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi mengemukakan, pihaknya akan segera merampungkan hasil rapat tindak lanjut terkait LHP BPK yang menjadi salah satu acuan untuk penilaian pejabat yang diberi posisi.
“Jadi hasil rapat tindak lanjut LHP BPK pejabat yang ikut job fit akan jadi salah acuan penilaian,” ungkapnya.
Jika ada temuan pelanggaran menyangkut LHP BPK yang sangat fatal, maka dipastikan pejabat bersangkutan akan dicoret dari daftar komposisi alias dinonjobkan. (rhm)
