MAKASSAR, BKM–Anggota DPRD Kota Makassar, Sahruddin Said mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk segera membangun fasilitas pemerintahan di pulau-pulau yang ada di Makassar. Hal ini guna memudahkan masyarakat pulau mendapat pelayanan optimal.
Ia mengatakan, beberapa kantor pemerintahan harus dibangun di beberapa pulau. Bukan hanya kantor kecamatan, namun tempat-tempat seperti kantor lurah, pos polisi, dan sebagainya, menurutnya harus segera diadakan.
Apalagi pulau-pulau di Makassar sudah membentuk satu kecamatan yang dinamakan Kecamatan Kepulauan Sangkarrang. Bertahun-tahun telah terbentuk, namun fasilitas pemerintahannya masih minim.
“Karena sudah bertahun-tahun menjadi kecamatan tapi belum ada kantor pemerintahan yang dibutuhkan. Jadi ini juga menjadi perhatian kita,” ungkapnya.
Selain karena untuk pelayanan masyarakat pulau yang lebih optimal, keberadaan fasilitas ini dapat lebih menunjang pengelolaan anggaran di pulau-pulau ini. Tentu dibarengi dengan bersedianya beberapa aparatur sipil negara (ASN) bertugas di pulau.
ASN yang bekerja di pulau tersebut ditambahkan Sahruddin harus ada yang mau. Minimal harus tiga orang di kelurahan.
“Jadi harus betul-betul ada ASNnya. Karena seperti di Barangcaddi, itu tidak ada disana yang mau jadi pegawai, Anggaran di sana tidak keluar karena tidak sesuai dengan aturan,” katanya.
Ia menjelaskan, ketika anggaran kelurahan akan berjalan maka harus ada tiga orang minimal yang bertanggungjawab. Minimal ada lurah, seklur, dan ada satu kasi.
Itu dikatakamnya sudah menjadi aturan administratif yang harus dipenuhi. Setelah aturan itu dipenuhi baru bisa anggaran kelurahan turun.
“Maksud saya ASN jangan menolak ketika ditempatkan di pulau, karema ASN itu jelas aturannya bahwa siap ditempatkan dimanapun berada. Makanya saya mohon kepada pemerintah, mohon diperhatikan. Karema menyangkut orang-orang kita yang ada di pulau,” tutupnya.(nug)
