MAKASSAR, BKM–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mendesak pemerintah kota untuk menggelar simulasi pembelajaran tatap muka. Ditakutkan, kualitas pendidikan di Makassar akam terus merosot jika pembelajaran tatap muka (PTM) kembali dibatalkan.
Pemerintah Kota Makassar sendiri telah menentukan, simulasi PTM akan dilaksanakan pada 4 Oktober mendatang. Simulasi PTM ini dilakukan di tingkat SMP.
Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir, berharap, jika simulasi ini bisa segera terlaksana dan tidak ada kendala lagi dalam pelaksanaannya.
Wahab mengatakan, simulasi ini sendiri berangkat dari kekhawatiran orang tua siswa yang menilai jika mutu pendidikan di Makassar turun. Olehnya, ia meminta kepada pemerintah kota untuk segera menyiapkan segala sesuatunya dalam pelaksanaan simulasi PTM.
“Makanya kita berharap ada simulasi segera. Soal teknis kita serahkan ke pemkot. Soal SOP mereka punya peranti, penganggaran, perencanaan dan kita mendukung,” ungkap Wahab.
Legislator Partai Golkar ini menilai, jika mutu dan kualitas berpikir anak-anak di Makassar selama pembelajaran daring memang menurun. Kurangnya mereka berada di ruang publik membuatnya sulit mengembangkan komunikasi.
“Anak-anak kita sekarang tambah manja, tambah rewel. Karena anakanak kita sekarang dalam ruang privat, bukan lagi dalam ruang publik. Sehingga mereka menjadi sedikit sulit membangun komunikasi dengan pihak luar,” jelasnya.
Ia khawatir, jika pembelajaran daring terus berlangsung, maka bisa terjadi ruang kosong soal perkembangan jiwa anak-anak.
“Makanya kita harap simulasi itu tidak ada lagi penundaan. Dengan menggunakan prokes yang ketat tentunya. Rombelnya dikurangi,” sarannya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Nurhaldin NH, juga mendesak pemerintah kotar segera membuka kembali sekolah menyusul status zona kuning penyebaran covid-19.
Legislator Fraksi Partai Golkar itu menilai status zona kuning sebaiknya ditindaklanjuti dengan membuka kembali ruang kelas dengan sejumlah penerapan protokol kesehatan. Seperti pembahasan peserta didik di dalam ruang kelas, vaksinasi guru-guru, hingga test PCR.
Ia membandingkan kantor-kantor pemerintahan sudah boleh buka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
“Kalau saya setuju sekolah tatap muka, karena kita sudah zona kuning sebelumnya dari zona oranye. Apalagi kita sudah level 2,” kata Nurhaldin kemarin.
Nurhaldin menilai sekolah tatap muka secara terbatas sudah boleh dibuka dari jenjang pendidikan sekolah dasar (SD).
Menurutnya pembelajaran daring kurang efektif bagi anak-anak SD. Apalagi bagi mereka yang punya keterbatasan gawai maupun jaringan data internet.
Ia mencontohkan kedua anaknya yang kini duduk kelas satu dan kelas dua SD membutuhkan pembelajaran langsung di sekolah.
“Dengan status level, sebaiknya sudah mulai dilonggarkan. Bagus dimulai dari pendidikan dasar. Saya rasa sudah harus sekolah dengan tetap protokol kesehatan degan kriteria tertentu,” katanya.
“Jadi silakan dinas pendidikan mengkaji usulan ini, sekolah tatap muka boleh dengan beberapa pembatasan. Anak-anak kita lebih semangat kalau belajar tatap muka, Saya dukung sekolah offline,” katanya.(nug)
