MAKASSAR, BKM– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, mengkritisi belum adanya transparan dalam penggunaan bantuan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Bahkan belum optimal dalam menindaki perusahaan yang masih enggan menyalurkan anggaran CSRnya ke masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar, Al Hidayat Samsu. Ia mengatakan, ada beberapa bantuan yang dibutuhkan masing-masing di kecamatan, untuk itu dana CSR seharusnya bisa dikelola dan dimanfaatkan berdasarkan wilayah masing-masing. Sama halnya dikelola pihak ketiga sehingga tidak ada pemerataan.
“Saya kemarin beri bantuan pribadi ke warga saya, dimana seharusnya bantuan itu datangnya dari dana CSR. Tapi kita tidak tau dana CSR ini kemana saja dan laporan penggunaan bantuannya dimana saja,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Minggu (12/12).
Lanjut legislator Fraksi PDIP Makassar ini bahwa, begitu banyak laporan warga mengenai tidak adanya bantuan dana CSR ini. Padahal dengan adanya pemerataan pembagian dana CSR ini, warga tidak lagi kesusahan mendapatkan bantuan modal usaha, pengadaan mobil pengangkut sampah.
“Memang belum transparan penyaluran ini, karena ada wilayah yang dapat ada yang tidak. Pasti ada yang berpikir negatif terkait dana CSR ini,” ujarnya.
Begitupun yang dikatakan anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, Abdul Wahid. Ia mengaku, masih banyak perusahaan yang enggan menyalurkan anggarannya untuk pembangunan daerah. Hal itu berdasarkan laporan yang ia terima di Biringkanaya-Tamalanrea dimana area tersebut banyak perusahaan pergudangan.
“Di Dapil saya saja, masyarakat banyak tidak dapat bantuan dari dana CSR ini.Padahal Makassar cukup banyak perusahaan, apalagi di Biringkanaya dan Tamalanrea. Wilayah saya area pergudangan tapi manfaatnya sangat minim dirasakan,” bebernya.
Oleh karena itu, legislator Fraksi PPP Makassar ini, akan mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk tegas dalam menindaki perusahaan yang enggan membayar dana CSR dan lebih transparan dalam penyaluran dana CSR seperti yang tertuang dalam perda.
“Harusnya kan anggaran CSR ini bisa mengakomodir masyarakat kota Makassar baik dalam bentuk bantuan ataupun penyerapan tenaga kerja. Jangan kan itu, ini saja tidak ada satupun anggaran CSR yang dapat dirasakan saat kebakaran, apalagi ini kita sering terjadi kebakaran,” jelasnya.
Selain itu fasilitas penyaluran minat dan bakat juga dinilai masih minim ditemui di Kota Makassar, banyak ruang-ruang terbuka yang belum dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah kota (Pemkot) Makassar. (ita)
