MAKASSAR,BKM–Seperti tahun-tahun sebelumnya menjelang perayaan natal dan tahun baru (Nataru), aktitivitas warga kota maupun pendatang mulai tinggi. Olehnya itu, dimasa pandemi covid-19 yang masih terus ada, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar meminta pemerintah kota untuk fokus dalam menjaga mobilitas warga tersebut.
Hal tersebut juga ditegaskan, Wakil Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD Kota Makassar, Fatma Wahyuddin.
Fatma mengatakan, ada beberapa hal yang perlu diantisipasi agar lonjakan kasus terkonfirmasi positif covid-19 di kota Makassar pasca perayaan Nataru tidak terjadi. Seperti, kata Fatma, memaksimalkan penjagaan dan pemantauan mobilitas warga yang keluar dan masuk ke kota Makassar.
“Tentu kita tidak boleh lengah, bukan berarti covid-19 ini menurun penjagaan kita juga turun. Justru harus semakin dijaga agar tidak ada lonjakan pascaNataru. Termasuk mengawasi warga yang keluar dan masuk ke Makassar,” ungkap Fatma saat ditemui di Gedung DPRD Makassar, Rabu (15/12).
Lanjut legislator dari Fraksi Demokrat Makassar ini, bahwa pemerintah menjelang puncak Nataru harus mewaspadai gelombang masyarakat dari luar daerah masuk ke kota Makassar. “Eforia atau kegiatan semacamnya yang mengumpulkan kerumunan juga harus kita hindari dan terus menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya.
Terlebih lagi telah ada edaran Menteri Dalam Negeri terkait pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level III pada periode 24 hingga 2 Januari 2022. Hanya saja, penyekatan antar daerah dilarang setelah edaran terbaru No 66 tahun 2021.
Hal senada ditegaskan, anggota Komisi D DPRD Makassar lainnya, Muliati. Ia mengatakan, akan sulit membendung tingkat mobilitas warga saat perayaan Nataru, jika tidak sejak dini dilakukan pemantauaan dan imbauan. Aapalagi masyarakat luar daerah yang ingin masuk Makassar.
“Kalau ingin mencegah mobilitas warga keluar dan masuk kota Makassar, yah harus melakukan pengawasan sebelum puncak liburan. Karena dua tahun terakhir, terjadi peningkatan kasus covid-19 saat Nataru sehingga pengawasan perlu diperketat,” jelasnya.
Selain itu, legislator PPP Makassar ini meminta, agar Pemerintah Kota Makassar ikut melibatkan RT dan RW untuk secara aktif mengontrol wilayahnya.
“Pengawasan di perbatasan perlu, tapi yang penting perannya di tingkatkan hingga ke pemerintahan paling rendah yakni RT/RW, karena mereka yang paling dekat dengan warganya,”katanya.
Juga perlu diimbau ke warga untuk menjadi bagian dari pengawasan, untuk mencegah penyebaran virus dan meminta agar warga menahan diri dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan kasus covid-19. (ita)
