WAKIL Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DRPD Makassar, Nunung Dasniar, menilai, penerimaan dan hasil tes Laskar Pelangi yang menggantikan tenaga kontrak harus objektif dilakukan Pemeritah Kota Makassar, sekaligus menghilangkan pegawai fiktif selama ini.
“Tentu tes yang dilakukan pemkot ini untuk menegthui kompetensi pegawainya dan juga untuk megevaluasi pegawai fiktif selama ini. Tapi saya perlu ingatkan kalau ini kaitannya dengan mengganti atau memberhentikan orang, karena ini berurusan dengan pendapatan dan kehidupan saya minta pak wali objektif,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Rabu (5/1).
Lanjut legislator Fraksi Gerindra Makassar ini menilai, tentu aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai yang ingin melanjutkan studinya perlu mendapat izin dari Wali Kota Makassar selaku pimpinan kota Makassar.
“Yah harus dong, kan kita sebagai bawahan harus izin dulu ke pimpinan dulu kalau mau ambil kulaih lagi atau bagaimana, cutipun harus sesizin pimpinan dalam hal ini wali kota yah,” ucapnya.
Begitupun yang dikatakan Anggota Komisi A DPRD Makassar, Hamzah Hamid. Ia mengaku, peralihan tenaga kontrak menjadi laskar pelangi, apalagi dilakukan dengan rangkaian tes adalah hal yang tepat untuk mengetahui kinerja pegawai di Pemkot Makassar.
“Karena sudah lama pemkot tidak lakukan evaluasi monitoring yang selalu di audit Inspektorat. Dengan hasil penerimaan laskar pelangi ini kita tahu kompeensi pegawai kita di pemkot makassar,” ujarnya.
Terlebih lagi hasil monev dewan sering menemukan banyak selisih atau perbedaan antara audit Inspektorat dengan data BKPSDM Kota Makassar.
Diketahui, Pemerintah Kota Makassar belum mengumumkan nama-nama peserta laskar pelangi yang dinyatakan lulus seleksi.
Sejauh ini, kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Andi Siswanta Attas, masih dilakukan tahapan penilaian di OPD masing-masing.
“Bagi yang berstatus kontrak, saat ini masih dilakukan tahapan penilaian yang dilakukan oleh kepala OPD masing-masing,” ungkap lelaki yang akrab disapa Wanta.
Selain itu, kata Wanta, setiap OPD juga sementara menghitung kebutuhan yang disesuaikan dengan anggaran masing-masing.
“Inimi semua, sementara kami koordinasikan dengan OPD, berapa kebutuhan yang disesuaikan dengan masing-masing anggaran OPD,” kata Wanta.(ita)
