JUMLAH penduduk miskin di Makassar dipastikan bertambah di Makassar. Saat ini jumlahnya telah mencapai 74 ribu lebih jiwa. Menyikapi hal itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar mendesak Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah darurat, termasuk pemberdayaan masyarakat.
Menurut Sekertaris Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Makassar, Syafruddin Said. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena covid-19 hingga menghantam semua bisnis, sehingga angka jumlah penduduk miskin di Makassar terus bertambah setiap tahunnya.
“Benar sekali, karena terdampak pandemi. Belum lagi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran juga terjadi. Kami menyarankan pengembangan sumber energi hayati ini dikaitkan dengan penguatan ketahanan pangan dan dilakukan pemberdayaan, karena harus ada langkah darurat untuk mencegah itu,” ungkapnya, Kamis (10/2).
Belum lagi, legislator Fraksi PAN DPRD Makassar ini, menegaskan angka tersebut bisa jadi terus bertambah sebab pandemi covid-19 tidak berhenti. Semua bisnis juga terdampak yang menyebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan atau pendapatan.
Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Makassar, jumlah penduduk miskin pada 2021 di kota Makassar mencapai 74.690 jiwa. Angka ini meningkat 4.710 jiwa dari total penduduk miskin 2020 yang mencapai 69.980 jiwa.
“Yang diperlukan cukup jelas untuk menghentikan kemiskinan, kita perlu memperluas lapangan kerja agar masyarakat termiskin terbantu. Tapi kita keluar dari zona penyebaran virus ini perlu kerja ekstra dan ada beberapa hal yang perlu dilakukn, apalagi kini upayaa pmerintah juga sudah ada di disnaker,” jelasnya.
Hal senada disampaikan anggota DPRD Kota Makassar, Fasruddin Rusli. Ia menegaskan, ada banyak faktor kemiskinan, salah satunya lantaran di PHK. “Banyak yang di PHK, selama covid-19 memang angka kemiskinan bertambah,” ucapnya.
Untuk itu, legislator Fraksi PPP DPRD Makassar menjelaskan pemulihan ekonomi di tengah Covid-19 memunculkan dilema bagi masyarakat. Di satu sisi, masyarakat dipaksa untuk tak banyak bergerak, namun sisi lain dilarang melakukan tindakan yang melanggar protokol kesehatan. (ita)
