MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar kembali akan menagih janji Pemerintah Provinsi Sulsel terkait lahan di kawasan Centre Point of Indonesia (CoI) yang akan dibanguni Menara Balai Kota.
Ditemui di kediaman pribadinya, Jalan Amirullah, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Danny Pomanto, menegaskan, jika sejak awal reklamasi di kawasan CoI, memang ada perjanjian jika Pemkot Makassar akan mendapat lahan di sana.
Lahan tersebut sebagai bentuk kontribusi atas reklamasi kawasan CoI di wilayah kota Makassar. Lahan yang akan diserahkan ke Pemkot Makassar seluas 3,3 hektare.
“Jadi, memang sudah ada perjanjian waktu reklamasi. Pada periode Gubernur Syahrul Yasin Limpo, Pemkot Makassar mendapat lahan juga di sana. Nah rencananya kita akan bangun menara balai kota nantinya,” ungkap Danny.
Namun sayang, di era Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman (NA-ASS), lahan yang akan diperuntukkan bagi Pemkot Makassar tersebut dihapus. Padahal sudah ada perjanjiannya.
Karena persoalan itu, Pemkot Makassar berencana akan menagih kembali isi perjanjian tersebut.
Menurutnya, saat pemeriksaan di Kejaksaan Agung dulu, dia sebagai saksi yang tahu pembahasan terkait apa yang diberi manfaat utuk Makassar.
“Jadi saya bilang 3,3 itu (lahan). Sekarang kami tuntut kembali. Ini ada perjanjiannya loh. Haknya Pemkot Makassar itu. Kenapa begitu saya berhenti, batal. Kan tidak boleh begitu, memangnya ini perjanjian main-main.Kami lagi rapikan surat-suratnya untuk diajukan,” tegasnya.
Dia mengutarakan niatnya untuk membangun Menara Balai Kota di kawasan CoI seluas 3,3 hektare itu. “Kami berencana akan membangun menara kembar Siam di sana,” imbuhnya.
Rencananya, pembangunan menara kembar tersebut skemanya investasi. Jadi pembangunannya mengandalkan dana pihak ketiga. Kalaupun akan mengunakan APBD Pemkot minimal untuk dana perencanaan.
“Jadi ada dua menara yang akan dibangun. Konsepnya menara 36 lantai.
Satu untuk Pemkot Makassar, satu lagi diserahkan ke investor yang membangun,” kata Danny.
Jika rencana ini terealisasi, seluruh OPD yang berkantor di balai kota akan dipindahkan ke Menara Balai Kota. Kecuali OPD yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, akan dipindahkan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) yang rencananya juga akan dibangun tahun ini.
Sementara itu, satu menara lagi yang diserahkan ke investor, bisa dikelola sebagai pusat bisnis misalnya perhotelan, apartemen, dan juga pusat perbelanjaan.
Nantinya, kantor balai kota lama akan menjadi tempat wisata sejarah juga sebagai tempat pelatihan Balitbangda.
Untuk diketahui, rencana tersebut telah digaungkan Danny Pomanto saat periode pertamanya.
Namun sebelum rencana tersebut terwujud, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan lebih dulu mempersiapkan pembangunan twin tower.
Belakangan, proyek Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman ini mandek, banyak masalah yang terjadi padahal investor sudah mulai menggarap pembangunannya. (rhm)
