MAKASSAR, BKM– Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar belum melihat usulan pemerintah mengenai pengadaan kendaraan mobil listrik di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pokok Tahun 2023.
Menurut Ketua Banggar DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali, usulan untuk pengadaan kendaraan listrik untuk pemerintah dan anggota dewan belum ada dalam pembahasan Banggar. Jika usulan tersebut dimasukkan dewan juga bakal mempelajari dan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran di Kota Makassar.
“Kita belum tahu itu kalau ada usulannya, bahas perubahan saja belum apalagi pokok 2023. Kalau emang ada kita bakal pelajari dulu rancangannya seperti apa, kita sesuaikan dengan kemauan anggaran kita. Nanti kita lihat dulu seperti apa,” ungkapnya saat dikonfirmasi di Gedung DPRD Makassar, akhir pekan kemarin.
Lanjut legislator Fraksi Demokrat DPRD kota Makassar ini mengaku kebijakan penggantian kendaraan dinas menjadi kendaraan listrik bagi penjabat dinas merupakan pilihan ditengah kenaikan harga BBM. Hal tersebut didukung olehnya untuk bisa menghemat BBM dan polusi udara di Kota Makassar.
“Saya kira itu salah satu kebijakan yang baik ditengah naiknya harga BBM saat ini jadi tentu ada alternatif. Tapi kita lihat dululah seperti apa usulannya dan bisa dipelajari oleh anggota dewan yang lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPRD Makassar, Anwar Faruq menyebut kebijakan untuk mengganti kendaraan dinas dengan kendaraan listrik perlu dipikirkan secara matang ditengah persoalan masyarakat yang belum stabil dan aturan tersebut jangan dipaksakan, mengingat Indonesia saat ini masih impor baterai.
“Kita belum tahu kalau ada usulannya mau ubah itu, tapi yang jelas jangan dipaksakan karena untuk mengubah kendaraan itu butuh anggaran besar. Sementara pendapatan PAD kita itu masih minim, kemarin saja usulan di Pokok itu hampir 5 Trilliun kita masih kaji sampai sekarang,” jelas Legislator Fraksi PKS DPRD Makassar. (ita)
