MAKASSAR, BKM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Makassar dan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menyetujui Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok Kota Makassar 2024 sebesar Rp5,73 triliun, dimana sebelumnya APBD 2023 sebesar Rp5,52 trilliun.
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar), Hasanuddin Leo mengatakan, ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan pemerintah kota dengan menyepakati KUA-PPAS APBD Pokok 2024 yang diprediksi melebih dari target PAD Kota Makassar.
“Namun penting untuk diperhatikan, banyaknya silpa di tahun 2023 menjadi pelajaran dan catatan penting untuk seluruh OPD menjalankan program dan anggaran dengan maksimal di tahun 2024.Termasuk penarikan pajak untuk menopang PAD di tahun 2024,” ungkapnya di ruang Banggar DPRD Makassar, Kamis (30/11).
Sementara itu, Koordinator Badan Anggaran DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali mengatakan, sudah ada perjanjian bahwa serapan dan laporan PAD kota Makassar bisa dipertangung jawabkan Pemerintah Kota Makassar.
“Jadi dasar dari penerimaan anggaran 2024 kita ditentukan dari PAD kita, jadi bisa naik bisa turun dan bisa tetap. Tentu nanti dipastikan ada rasionalisasi kenapa, kita pertanyakan kenapa tidak bisa naik, kenapa tidak mencapai target nanti yang akan menjawab pemerintah nanti,” katanya.
Sekretaris DPRD Kota Makassar Muhammad Dahyal saat membacakan keputusan ketua DPRD Makassar menyebut, postur APBD Kota Makassar 2024 terdiri atas pendapatan sebesar Rp5,1 triliun dan belanja Rp 5,7 triliun.
Sehingga terjadi defisit Rp676 miliar. Defisit itu ditutupi oleh pembiayaan daerah berupa penerimaan sebesar Rp676 miliar.
“Sementara untuk pengeluaran dilaporkan nihil. Lalu defisit diganti dengan pembiayaan daerah berupa penerimaan sebesar Rp676 miliar, dan pengeluaran Rp0 atau nihil, serta pembiayaan netto sebesar Rp676 miliar,” paparnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto mengungkapkan ada tiga hal yang akan difokuskan di tahun depan. Yakni, fokus menjalankan seluruh program-program kerja yang tertuang pada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.
“Kami berterima kasih atas semua usulan dan masukan, dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang belum selesai. Termasuk, pada pembenahan infrastruktur yakni ducting sharing. Seperti, penataan utilitas, drainase dan juga pedestrian,” ujarnya.
“Infrastruktur, misalnya kita fokus untuk kontruksi ducting sharing, bagaimana kita menata kabel-kabel di bawah tanah, sambil membenahi drainase dan pedestrian kita,” tambahnya.
Tak hanya itu di 2024 juga, Danny menyebut akan fokus untuk menciptakan suasana Pemilu damai di tahun politik. Diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar bersama Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan Perda APBD 2024. (Ita)
