MAKASSAR, BKM–Pemerintah Kota Makassar akan melanjutkan Pembangunan Rumah Sakit Batua yang sempat mangkrak karena menuai kasus dugaan korupsi beberapa tahun silam.Rencananya pembangunan akan berlanjut di 2025 mendatang.Namun sebelum itu, bangunan rumah sakit dibangun kembali akan diaudit terlebih dahulu.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar dr Nursaidah Sirajuddin mengemukakan, audit bangunan harus dilakukan karena pembangunan rumah sakit tersebut sempat bersoal.
Anggaran untuk audit bangunan akan diusulkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2024.
“Harus diaudit karena diketahui bahwa bangunan ini sempat bermasalah. Sehingga harus diturunkan tim ahli untuk mengetahui bagaimana harus melanjutkan,” ungkap wanita yang akrab disapa dr Ida ini.
Hasil audit akan diketahui ahakah harus dibongkar atau hanya penguatan saja. Termasuk melihat perencanaan sebelumnya.
“Perencanaan kan kami juga haru melihat juga perencanaan sebelumnya. Apakah perencanaan sebelumnya harus 8 lantai atau harus diturunkan,” terang.
Nursaidah mengatakan sangat ingin agar bangunan ini dilanjutkan segera, akan tetapi banyak ia harus pikirkan karena ini barang bermasalah sebelumnya.
Sehingga harus turunkan dahlu audit building-nya, baru melanjutkan permintaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di pusat di 2025.
Dana audit bulding juga baru mau kami ajukan di perubahan karena kami juga hati-hati bergerak karena kami juga menunggu kode-kode (petunjuk) dari hukum (penegak hukum) karena memang barang bermasalah dan harus dipikirkan jangan sampai terjadi hal berulang. Itu kita khawatirkan,” jelasnya.
Setelah ada hasil audit, tentu kata dia kembali akan rapat lagi bersama Aparat Penegak Hukum (APH). Termasuk rapat dengan tim ahli untuk menentukan seperti apa pelaksanaannya.
“Kalau kuat itu saya lanjutkan mi. Kalau tidak saya tidak berani lanjutkan,” tegasnya.
Diketahui,pembangunan RS Batua yang berlokasi di Jalan Abdullah Daeng Sirua Makassar ini mangkrak akibat kasus korupsi. Pembangunan ini sebelumnya telah tarik ulur di Pemerintah kota Makassar, tahap satu gedung itu telah menelan anggaran Rp25 milliar.
Pada tahap ke dua, tak kunjung dilakukan hingga akhirnya tersandung kasus korupsi. Kemudian penganggaran beberapa kali sempat diajukan sejak 2019 dengan anggaran yang variatif. Terakhir penganggaran sempat diajukan Rp10 milliar pada APBD 2022 lalu bersamaan dengan RS Jumpandang Baru di Utara.
Bahkan hingga akhir masa anggaran pengajuan fisik gedung itu tak kunjung dilakukan lantaran kasus korupsi yang membelit RS itu.(rhm)
