MAKASSAR, BKM–Saat ini, masih banyak aset Pemkot Makassar berupa lahan yang belum mengantongi sertifikat. Akibatnya, aset-aset tersebut rawan untuk diserobot oleh pihak ketiga.
Menyikapi persoalan tersebut, Pemerintah Kota Makassar terus menggenjot pengurusan legal standing atau sertifikat atas aset berupa lahan.
Melalui Dinas Pertanahan Kota Makassar, Pemkot Makassar sudah berhasil melakukan pengurusan sertifikat sejumlah aset. Diantaranya sertifikat lahan Anjungan Pantai Losari, Lapangan Karebosi, sejumlah sekolah dan sarana serta fasilitas umum.
Pemkot Makassar juga berencana untuk menerbitkan sertifikat lorong-lorong wisata yang ada di Makassar.
Yang terbaru, Dinas Pertanahan Kota Makassar baru saja menyelesaikan proses sertifikasi 54 aset milik Pemkot Makassar. Ini termasuk rumah dinas, rumah sakit, dan sekolah.
Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Ismail Abdullah, menyatakan bahwa proses sertifikasi melibatkan kerja sama cepat antara tim Dinas Pertanahan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Makassar.
“Ya, benar, kami sudah berhasil menerbitkan sertifikat untuk 54 aset. Tim kami dan BPN Makassar bekerja dengan sangat cepat,” kata Ismail.
Dia menambahkan bahwa beberapa aset yang menjadi perhatian publik juga telah disertifikasi, termasuk Lapangan Karebosi dan RS Daya. Selain itu, beberapa sekolah juga telah mendapatkan sertifikat.
“RS Daya sudah tersertifikasi, Lapangan Karebosi juga, dan banyak sekolah. Untuk Balaikota, proses tinggal dilakukan balik nama ke Kementerian Dalam Negeri,” jelasnya.
Ismail juga mengungkapkan bahwa fokus berikutnya adalah sertifikasi tanah di beberapa lokasi lain, dengan koordinasi yang terus dilakukan bersama BPN.
“Kami masih menunggu hasil pengukuran peta bidang tanah. Kerja sama dengan BPN terus berlanjut,” tambahnya. (rhm)
